BAB. VII. DEMOKRASI

 

A. Pengertian Demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani  dari  kata  demos  yang  artinya rakyat dan  kratos/kraten yang  berarti kekuasaan. Demokrasi  berarti  rakyat  bekuasa (goverment  of  rule  by       th people).                                                                                                                                                      

Menurut  Abraham  Lincoln  yakni: demokrasi  di   artikan  sebagai   pemerintahan/kekuasaan  dari

rakyat, oleh  rakyat untuk rakyat (government of pepople, by the prople, for the people).  Demokrasi   adalah  pemerintahan  rakyat,  kekuasaan  tertinggi  di  tangan  rakyat  dan  dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil mereka pilih di bawah sistem pemerintahan yang bebas.

Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedang rakyat beserta warga masyarakat yang didefinisikan sebagai warganya.

Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktinya, demos menyiratkan makna diskriminatif. Karena demos bukanlah rakyat secara keseluruhan , tetapi hanya populus tertentu, yakni mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan foremal dari para pengontrol aksas  ke sumber-su7mber kekuasaan, yang diakui dan bisa mengklaim memeiliki hah-hak praerogatif dalam proses pengambilan keputusan menyangkut urusan publik atau pemerintahan (sumarsono, 200 :20).

Dalam perspektif teoritis, demokrasi sering dipahami sebagai maryoritarianisme (dominasi mayoritas), yakni kekeuasaan oleh mayoritas rakyat lewat wakil-wakil yang dipilih melalui proses

pemilihan demokratis, sehingga muncul pertanyaan dari Syamsuddin (2000: 4)”Betulkah bahwa mayoritas identik dengan  kebenaran?”. Dalam perspektif filosofis jawaban dari pertanyaan tersebut negatif. ”Apa yang disukai orang banyak” (prefferred by most) tidak sama dengan ”Apa yang banyak disukai” (most prefferred). Baik kekuasaan maupun kemayoritasan tidak identik dengan kebenaran. Proses politik acapkali membawa kekuasaan  untuk mmemmutuskan kesuakaan tanpa memperhatikan kebenaran, apalagi jika proses politik itu sendiri dijalankan atas kekuasaan.                                                                                                                                         Pengertian demokrasi dari dua aliran, yakni:

a. Demokrasi konstitusional/demokrasi yang  terbatas kekuasaannya dalam suatu negara hukum.

b. Demokrasi   Komunis , yakni mencita-citakan pemerintahan  yang tidak  terbatas(machtsstaat)

    dan bersifat totaliter. Sistem demokrasi ini  sebenarnya bertentangan  dengan arti  dan  makna

demokrasi  itu  sendiri, karena  demokrasi  adalah  identik dengan kebebasan (freedom)                             c. Arti demokrasi dalam aplikasinya, antara lain:

1). Musyawarah untuk sepakat dan mufakat.

2). Menghargai pendapat dan suara orang lain

3). Kemenangan  ditentukan  suara terbanyak (aklamasi)  atau  2/3 dari  jumlah  anggota/pemilih

atau berdasarkan aturan yang telah disepakati (50+1)

4). Sahnya  suatu  keputusan (DPR) apabila  dihadiri  paling  sedikit  2/3 dari  semua jumlah

anggotanya, sehingga kalau kurang dari itu dianggap tidak sah karena tidak memenuhi

qourum.

5). Anggota/peserta   yang  berhak tidak datang/tak  menggunakan  haknya, maka  dianggap me-

nyetujunya semua hasil keputusan/pemilihan.

6). Demokrasi selalu disamakan dengan kebebasan (freedom)

7). Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi perwakilan.

8). Demokrasi Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 harus sesuai dengan  adagium :

Lex Populi Lex Dei dan Lex Populi Suprema lex.

9). Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila (musyawarah untuk mufakat)

Adapun ciri-ciri demokrasi menurut Erni Ernawati dalam bukunya: Business Etics, adalah:

a). Demokrasi  menjamin   adanya  keanekaragaman  dan pluralisme (bhinneka).

b). Demokrasi  menjamin  kebebasan  dalam  mengeluarkan pendapat, untuk memperjuangkan

nilai  yang  dianut oleh  setiap orang  dan  sekelompok masyarakat dalam frame kepentingan

bersama.

c). Demokrasi  menjamin setiap  orang dan kelompok  masyarakat ikut  berpartisipasi dalam me-

nentukan kebijakan publik dan memeperoleh manfaatnya

d). Demokrasi menjamin sifat transparansi (keterbukaan)

e). Adanya akuntabilitas publik.

Selain  itu  ada Demokrasi  Klasik, yakni  dari Yunani  Kuno  dalam  lingkup Negara Polis (City

    State/Polis), sifat  demokrasi  ini adalah  demokrasi langsung, bentuk  pemerintahan yang di da-

lamnya berupa untuk membuat keputusan politik yang dijalankan secara  langsung  oleh seluruh

warganegara berdasarkan suara .

Demokrasi ini  mulai berkembang di Eropa Barat pada abad 15  dan 16 dan  mecapai puncaknya

pada abad 19. Dalam Demokrasi Modern menonjolkan asas kebebasan manusia  terhadap segala

bentuk  kekangan  dan  penindasan, baik di bidang agama, pemikiran maupun politik.

Selaian  itu  juga  menekankan  pentingnya jaminan  terhadap hak-hak asasi manusia (demokrasi

terkait dengan HAM).

Komisi  Internasional Ahli  Hukum  dalam   konferensi  di  Bangkok   tahun  1965  merumuskan

syarat-syarat  dasar  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis di  bawah  Rule  of Law,

sebagai berikut :

a. Perlindungan konstitusional yang menjamin hak- hak individu

b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

c. Pemilihan yang bebas

d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat

e. Kebebasan berserikat, berkumpul dan beroposisi

f.  Pendidikan kerwarganegaraan (civic education)

Sedangkan bentuk negara pemerintahan menurut Plato, Aristoteles dan Polybus mengklasifikasi-

kan dalam tiga bentuk yakni : Monarki, aristokrasi  dan demokrasi.

Kriteria yang digunakan adalah :

1). Jumlah  orang  yang  memegang  pemerintahan, apakah  satu  orang/beberapa  orang  ataukah

dipegang oleh seluruh rakyat.

2). Sifat  pemerintahan  ditujukan  untuk  kepentingan  umum  (rakyat), pemerintah/negara atau

untuk kepentingan perorangan/kelompok.

3). Tujuan pemerintahan ditujukan untuk kepentingan umum/masyatakat.

Ketiga bentuk pemerintahan/negara itu  baik, jika  ditujukan untuk  kepentingan  rakyat (umum),

namun mempunyai ekses, jika kekuasaan tidak untuk kepentingan rakyat.

Adapun ekses-ekses itu adalah :

– Dari Monarki menjadi Tirani

– Dari Aristokrasi menjadi

– Dari Demokrasi menjadi Anarki

B. Perkembangan Demokrasi

Perkembangan jaman modern,k etika kehidupan memasuki skala luas, demo-

krasi tidak lagi berformat lokal, ketika  negara sudah  mulai  berskala nasional, bah-

kan internasional  demokrasi tak  mungkin lagi  direalisasikan dalam bentuk partisi-

pasi langsung, masalah diskriminasi dan kegiatan politik tetap saja berlangsung.

Kenyataannya  tidak semua warganegara dapat  langsung terlibat dalam perwakilan,

dan hanya mereka  yang  karena  sebab tertentu  mampu membangun pengaruh  dan

menguasai suara politik, terpilih sebagai wakil.Sementara sebagian besar rakyat ha-

nya/harus  puas  jika  kepentingannya terwakili, tetapi  tidak  memiliki  kemampuan

dan kesempatan yang sama untuk mengefektikan hak-haknya sebagai warganegara.

Adapun pun perkembanagn  bentuk pemerintahan dari monarkhi absolut menuju ke

monarkhi konstitutional, aristokrasi dan demokrasi.

C. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

1. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

a. Periode  1945-1959:  UUD  R I S   demokrasi  Parlementer   yang  menonjolkan  parlemen,

partai serta memberi peluang untukpartai-partai politik dan DPR.

Akibatnya  persatuan  yang  digalang selama  perjuangan  melawan  musuh  menjadi  lemah

dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan yang konstruktif pasca kemerdekaan.

b. Periode 1959-1965 masa Demokrasi Terpimpin dalam beberapa  aspek  telah  menyimpang

dari Demokrasi Konstitusional dan lebih menampilan beberapa aspek dari demokrasi rakyat

(Marhaen, Ampera).

Dengan ditandai dominasi Presiden, terbatasnya  peran politik dan pengaruh komunis sema-

kin luas.

c. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Or-Ba merupakan demokrasi konstitusi-

onal  yang  menonjolkan  sistem  presidensiil. Dalam  perkembangannya  peran  Presiden s-

makin dominan terhadap lembaga-lembaga  yang  lain (legislatif dan yudikatif).

d. Periode 1999 – Sekarang: masa  demokrasi  Pancasila  era  reformasi  dengan  berakar  pada

kekuatan  multi  partai  yang  berusaha  mengembalikan  peran dan perimbangan antara lem-

baga-lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Pada tahun 2004 dimulai pemilihan pejabat publi secara langsung (presiden, gubernur, wali

kota dan bupati)

Selain itu juga disahkannya UU Otonomi Daerah yang mengindikasikan adanya pembagian

kekuasaan secara vertikal dari sistem sentralisasi (terpusat) menjadi desentralisasi (terdistri-

busi).

e. Adanya Pengesahan Berbagai Undang-Undang, antara lain:

1. Adanya amandemen UUD 45 yang ke empat, bahkan berpotensi untuk amandemen lagi.

2. Adanya UU Otonomi Daerah

3. Adanya  UU  Otonomi  Khusus untuk daerah tertentu (NAD, Papua)

4. Adanya UU Pemilihan Kepala Daerah dan Presiden  secara langsung

5. Adanya UU Pemilu.

6. Konsep-konsep demokrasi  juga tercantum pada:

a). Alinea ke II Pembukaan UUD 45, yakni Dan perjuangan—————————- negara

                  ——————————Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

b). Alinea ke IV Kemudian Pembukaan UUD 45, yakni———————–kerakyatan yang  

                   dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta——–

                   ———-rakyat Indonesia.                                               

c). Pasal 1ayat (2) UUD 45, yakni: kedaulatanberada di tangan rakyat dan dilaksanakan

                  menurut UUD***

             d). Pasal 19 UUD 45, yakni:  Anggota DPR dipilih melalui pemilu *                                                  

e). Pasal 22 E yakni: Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

                   adil setiap lima tahun sekali***.

3. Pengertian Demokrasi menurut UUD 45

      a. Seminar Angkatan Darat II (Agustus 1966)                   

(1). Bidang politik dan Konstitusional

Demokrasi Indonesia  menurut UUD 45 berarti menegakkan kembali pada asas-asas

negara hukum (legal state), yang menjamin adanya  kepastian hukum (principle of secu-

                 rity) dapat dirasakan oleh  semua  warganegara (equality  before  the law) serta  pelaksa-

naan hak  asasi  manusia, baik  secara kolektif maupun individual  dan  penyalagunanaan

wewenang/kekuasaan  dapat  dihindarkan  secara konstitusional. Agar hak-hak wargane-

gara di bidang politik dapat  terpenuhi, antara lain  hak untuk  mengikuti pemilu/pemilu-

kada (hak untuk dipilih  dan memilih) yang berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku.

(2). Bidang Ekonomi

Demokrasi ekonomi menurut UUD 45, ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 ayat

(1, 2, 3, 4) UUD  45, yang  pada  hakekatnya  memberikan  kehidupan  yang  layak  bagi

semua warganegara, karena  itu sebagai  tugas dan kewajiban pemerintah/negara  pada

warganegaranya, antara lain mencakup:

a. pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara,

b. adanya koperasi,

c. Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya.

d. peranan pemerintah yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan serta pelindung.

      b. Munas III: The Rule of Law (Desember 1966)

Asas negara hukum mengandung prinsip :

1. Pengakuan  dan   perlindungan  hak  asasi  mengandung arti  persamaan  dalam   bidang :

politik, hukum, ekonomi, sosial-kultural, pendidikan dan keamanan.

2. Peradilan yang independen dan tak memihak.

3. Jaminan kepastian hukum dalam segala persoalan.

    C. Simposium Hak-Hak Asasi Manusia (Juni 1967)

Persoalan  hak  asasi   manusia  dalam  kehidupan  kepartaian  untuk tahun-tahun  yang

akan  datang  harus  ditinjau  dalam  rangka untuk mencapai keseimbangan yang wajar, yang

mencakup tiga hal, yakni:

1). adanya pemerintahan yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan,

2). adanya kebebasan yang sebesar-besarnya,

3). perlunya  untuk  membina  suatu rapidly expanding economy (pengembangan ekonomi se-

cara cepat).

D. Nilai-Nilai Demokrasi

Adapun nilai-nilai demokrasi menurut Cipto (2002, 31-37), meliputi:

1. Kebebasan Menyatakan Pendapat

Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warganegara yang  wajib  dija-

min dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi.

Warganegara dapat menyampaikan kepada pejabat yang berwenang dari tingkat paling rendah

: lurah sampai presiden, DPRD Tk II/I sampai ke DPR Pusat serta ke DPD, baik melalui pem-

bicaraan langsung  (temu wicara), lewat surat, sms, media  massa, lewat penulisan buku atau-

pun melalui wakil-wakil di DPR.

2. Kebebasan Berkelompok, Barserikat dan Berkumpul

Berkelompok, berserikat  dan berkumpul  dalam  suatu organisasi  merupakan  nilai dasar

demokrasi yang diperlukan bagi setiap  warganegara. Kebutuhan berkelompok, berserikat  dan

berkumpul merupakan  naluri dasar manusia sebagai  makhluk sosial, sehingga  manusia tidak

bisa  hidup  sendiri, tanpa  bantuan dan  kehadiran  orang l ain. Secara  natural manusia adalah

makhluk  tidak sempurna, sehingga tidak mampu mengatasi persoalan secara diri sendiri.

3. Kebebasan Berprestasi

Kebebasan  berpartisipasi  sejatinya  merupakan  gabungan  dari  kebebasan  berpendapat,

berserikat dan berkumpul. Ada empat (4) jenis partisipasi:

Pertama, adalah  pemberian  suara   dalam  PEMILU, baik  pemilihan  anggora  DPR,  ataupun

presiden.

       Kedua, adalah bentukpartisipasi yang disebut  melakukakan kontak  hubungan dengan  pejabat

pemerintah. Contoh: temu wicara dengan pejabat pemerintah lurah/kepala desa sampai kepada

presiden, atau menyampaikan aspirasi kepada pejabat.

Ketiga, melakukan protes atau unjuk rasa terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah, misal

tentang  privatisasi  BUMN, kenaikan TDL, BBM, adalah  merupakan  salah  satu  bagian  dari

proses  demokrasi untuk memperbaiki kebijakan pemerintah atau  swasta  yang  dirasa membe-

ratkan  rakyat, terutama rakyat  kecil  tanpa  harus  menimbulkan  gangguan  dalam  kehidupan

politik.

Keempat, mencalonkan  diri  untuk  menjadi  kadidat  pejabat  publik  mulai  dari  kepala desa,

bupati  atau  walikota,  gubernur,  anggota  DPR  hingga   presiden  sesuai  dengan  sistem  dan

undang-dan undang-undang yang berlaku.

4. Kesetaraan Antar Warganegara

Kesetaraan atau egalitarianisme  merupakan salah  satu nilai fundamental yang diperlukan

untuk pengembangan  demokrasi  di  Indonesia. Kesetaraan di sisi lain diartikan sebgai kesem-

patan yang sama (the right man the right place) bagi  setiap  warganegara, tanpa membedakan

etnis, suku, agama, ras maupun golongan. Nilai ini sangat diperlukan bagi negara yang masya-

rakatnya  heterogen, yang  multi  etnis, multi ras, multi bahasa dan  multi agama.

Heteroginitas  masyarakat  sangat  rawan  dan  rentan  terhapap  berbagai  konflik  kepentingan

(vetsed interst), terutanma  konfik horisontal.  jika  tidak ada suatu konsep yang disepakati ber-

sama dan mempersatukan mereka, sehinggga situasi toteransi bisa tercipta (kondusif), serta

perbedaan bisa diminimalisir/diperkecil jaraknya.

5. Rasa Percaya (Trust)

Sebuah negara/pemerinatahan yang  demokrasi akan  sulit berkembang, apabila rasa saling

percaya tidak tumbuh  diantara  mereka,  baik  yang  bersifat  horisontal (antar  lembaga  peme

rintah)  dan  bersifat  vertikal (antara  pejabat  pemerintah  dengan  rakyat/warganegara/masya-

rakat. Bila  yang    ada   hanyalah  rasa  ketakutan,  kecurigaan,  kekawatiran  dan  permusuhan

sehingga akan menimbulkan hubungan diantara mereka tidak harmonis, yang  berakibat  pada

situasi tidak kondusif, bahkan secara nasional akan menimbulkan ketidakstabilan (unstability)

kehidupan politik.

6. Kerjasama

Kerjasama di dalam  masyarakat  demokrasi  sangat  diperlukan untuk mengatasi pesoalan

yang muncul  dalam  kehidupan  bernasyarakat, berbangsa  dan  bernegara. Kerjasama yang di-

maksudkan adalah kerjasama dalam hal kebajikan.

Kerjasama (mufakat)  akan  terlaksanana, jika  setiap  orang/kelompok bersedia  untuk mengor-

bankan sebagian apa yang diperoleh dari kerjasama itu.

Demokrasi  tidak  hanya memerlukan  hubungan  kerjasama  antar  individu  dan kelompok.

Kompetisi, kompromi  dan kerjasama merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujud-

nya demokrasi.

Menurut Muhaimin (2002, 11) nilai yang penting dalam  demokrasi, seperti: kemauan  melaku-

kukan  kompromi, bermusywarah  berdasarkan  asas  saling  menghargai  dan ketundukan pada

rule  of   law, yang  pada  akhirnya  dapat  menjamin  terlindungnya  hak  asasi  setiap  manusia

Indonesia.

Demokrasi  dalam  arti  yang  luas  adalah:  kebebasan/hak, menghargai  perbedaan penda-

pat,  kewajiban, memberi  ruang, kesempatan  untuk  hidup  dan  pengembangan diri  bagi  yang

bagi yang minoritas, inilah yang disebut dengan demokrasi modern (Buyung Nasution).

Demokrasi masuk ke dalam ranah hehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Demokrasi hanyalah sebuah sarana/instrumen/alat/tool  untuk  penyelenggaraan kehidupan ber-

bangsa dan  bernegara, yang tujuan  akhirnya, untuk  mencapai kesejahteraan bersama (kesejah-

teraan sebesar-besarnya untuk sebagian besar masyarakat).

Demokrasi  bukan  tujuan,  dengan  demokrasi  penyelenggraan  pemerintahan diharapkan  akan

lebih baik. Demokrasi  tanpa batas (pasca reformasi)  akan  terjadi  anarki  dan  reformasi  keba-

blasan, justru akan  menimbulkan ketidakjelasan dan kertidakpasian.

Banyak  slogan  demokrasi diucapkan: atas nama  demokrasi, demi demokrasi  tetapi cara dalam

menyelesaikan justru bertentangan dengan hakekat demokrasi itu sendiri.

Selain itu demokrasi  acapakali  bertentangan  dengan konsep dan aplikasi ketahanan nasional.

Pelaksanaan  demokrasi  dalam segala  bidang  akan  berjalan dengan baik, jika disertai kedewa-

saan berdemokrasi serta dilandasi niat dan moral yang baik,jika tidak, makad emokrasi hanyalah

sebagai slogan  dan diskursus  semata. Demokrasi yang dibangun  sebaiknya  adalah  demokrasi      

     partisipatif bukan instruktif/demokrasi epigon), sehingga demokrasi merupakan cerminan suara

rakyat.

Pengertian demokrasi  dari  perspektif  harafiah,  adalah pemerintahan/kedaulatan rakyat, sesuai

dengan bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 45: Kedaulatan di tangan rakyat yang  dilaksanakan berda-  

     sarkan UU (amandemen).

Demokrasi dalam arti aplikatif berdasarkan konteks dan kontennya, antara lain:

–    Suara 2/3 atau 50 + 1 atau aklamasi

–    Mengakui dan menrima kebaradaan dan perbedaan dengan orang lain

–    Mengakui dan mendengarkan, menghargai pendapat orang lain

–    Tak boleh memaksakan kehendak

–    Memberi kesempatan bagi orang lain .

Ada  yang  berpendapat  bahwa  demokrasi , adalah   dari rakyat, oleh  rakyat  dan  untuk rakyat.

Demokrasi   ini  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan, baik  individual,  bermasyarakat,  berbangsa

maupun bernegara, antara lain demokrasi politik,  ekonomi, sosial, budaya serta  hankam.              E.Pendidikan Demokrasi

1. Pengertian pendidikan Demokrasi

a. Pendidikan Demokrasi  menurut  Zamroni (2001:8), adalah mendidik warga masyarakat

agar mudah dipimpin, tetapi sulit untuk dipaksa, mau diperintah tetapi sulit untuk diper-

budak. Sebagai  warga  masyarakat  demokratis, masing-masing  warga dengan sukarela

senatiasa taat pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Jika undang-undang dilecehkan, mereka  akan  bangkit, apalagi kalau mereka dipaksa me-

lakukakn sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Demikian pula reaksi spontan warga masyarakat akan muncul, apabila justru penguasa

sendiri yang dengan sengaja dan sadar melecehkan undang-undang atau peraturan-peratur-

an yang berlaku.

Pendidikan demokrasi menekankan pada kemandirian, kebebasan tanggung jawab.

Kebebasan  memiliki  makna  perlu dikembangkan  visi  kehidupan  yang  bertumpu  pada

kesadaran akan pluralitas masyarakat. Dalam kehidupan pluraliatas, tidak jarang seseorang

atau kelompok  masyarakat memiliki  kecenderungan untuk  mementingkan kelompoknya,

sehingga akan menimbulkan konflik (konflik horisontal).

Oleh  karena  itu, kebebasan  harus  diiringi  dengan  kesabaran, tolernasi  dan  kemampuan

untuk mengendaliakan diri.

Pendidikan untuk demokrasi adalah proses  sepanjang hayat, hal ini tak dibatasi  pada jen-

jang atau kelas  pendidikan sekolah. Pendidikan demokrasi  dapat  menggunakan  berbagai

model/pendekatan, sesuai dengan sistem  politik, tradisi sosial budaya dan sejarahnya atau

dengan  model  negara  Barat  yang  bebas, model  yang  digunakan  oleh  negara Asia dan

negara-negara berkembang.

b. Menurut UNESCO (1998:57) terdapat berbagai aspek/dimensi demokrasi yang dapat digu-

nakan  untuk  pendidikan  demokrasi meliputi hal-hal yang bersifat: politis, ideologis, filsa-

fati  atau  konseptual, sejarah, hukum,  legislatif,  budaya,  artistik  dan sus sastra.

Suatu  pendekatan  yang selektif  digunakan  di dalam memilih  dari daftar  ini, akan tetapi

perhatian khusus hendaknya  diberikan  pada demokrasi  dalam kehidupan  sehari-hari  dari

semua paguyuban (komunitas).

2. Maksud Pendidikan Demokrasi

Menurut  Unesco  maksud  pendididkan   demokrasi   pada   hakekatnya,

adalah untuk mengembangkan eksistensi  manusia  dengan  jalan mengilhami  de-

ngan pengertian martabat dan persamaan, saling mempercayai, toleransi, penghar-

gaan pada kepercayaan dan kebudayaan orang-orang lain, pengormatan pada indi-

vidualitas, promosi peran  aktif  dalam semua  aspek  kehidupan  sosial  dan kebe-

basan bersekspresi, kepercayaan  dan  beribadat. Jika hal-hal itu  sudah  ada, maka

dimungkinkan  untuk  pengambilan  keputusan, demokrasi  pada semua  tingkatan

yang akan mengarah pada kewajaran , keadilan dan perdamaian.

Sedangkan Rosyada (2004:17),berpendapat bahwa sekolah demokratis merupakan

sekolah   yang  dikelola   dengan  struktur  yang  memungkinkan   praktik-praktik

demokrasi  itu  terlaksana,  seperti  pelibatan  masyarakat (stakeholder  dan   user 

       sekolah) dalam membahas  program-program  sekolah  dan prosedur pengambilan

keputusan   juga  memperhatikan  berbagai   aspirasi  publik, serta   dapat  diperta-

nggungjawabkan implementasinya kepada publik.

3. Tujuan Kurikulum Demokrasi

Menurut UNESCO tujuan kurikulum demokrasi adalah:

1). Meningkatkan  informasi  dan  pengetahuan  tentang prinsip-prinsip demo-

kratis, berbagai bentuk  pemerintahan yang  demokratis, lembaga-lembaga

politik, demokrasi dalam  praktek, dan masasalah-masalah demokrasi khu-

susnya di Asia-Afrika.

2). Menanamkan dan sikap-sikap dan nilai-nilai yang  mengembangkan demo-

krasi dalam kehidupan sehari-hari.

3). Memperkuat prilaku demokrasi.

4. Strategi Pengembangan Pendidikan Demokrasi

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam  startegi  pengembangan pen-

didikan demokrasi, yakni:

a). Untuk dapat mengembangkan  pendidikan  demokrasi  haruslah berlaku di

tempat-tempat pembelajaran, sepertidi sekolah-sekolah dan di kelas-kelas

pendidikan  di luar sekolah. Hendaknya  kegiatan-kegiatan  pembelajaran

dilaksanakan dengan cara yang demokratis.

b). Pendidikan untuk demokrasi  adalah  proses yang  berlanjut; secara  tepat

diperkenalkan di semua jenhjang dan semua bentuk pendidikan, melalaui

pendekatan terpadu.

c). Penafsiran demokrasi yang kaku dan eksklusif hendaknya dihindari, diu-

payakan secara tetap untuk memperluas perspektif-perspektif  demokrasi

kita, sesuai  dengan  berbagai  konteks  sosio-budaya  dan  ekonomis dan

evolusinya.

d). Kawasan Asia Pasifik secara  budaya  kaya  dalam  musik, seni,  susastra

dan tari-tarian. Hal inilah hendaknya sedapat mungkin digunakan untuk

membuat proses pembelajaran hidup, serta penting untuk mencari suatu

model demokrasi yang ada dan asli di kawasan ini (unesco, 1998,; 57-

58)

 

About Sugeng Siswanto

Anak Biasa... Disaat ada Kesempatan & waktu luang Sekedar berbagi Cerita & apa yang aku ketahui kedalam blogg sederhanan ini. Semoga bermanfaat buat yang udah nyasar kesini. =>Salam Persahabatan. 【ツ】

Posted on September 14, 2012, in kewarganegaraan, kuliah, polites, Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: