BAB. V. PERATURAN KEWARGANEGARAAN RI

A. Kewarganegaraan RI sebelum berlakunya UU No. 12 tahun 2006

Untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal  26  UUD  1945,  dibuatlah  undang-

undang pelaksanaan, yakni  undang-undang  yang  mengatur tentang kewarganega-

raan Indonesia. Sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai  sekarang undang-

undang mengenai kewarganegaraan Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 3 tahun 1946  tentang Warganegara dan penduduk

Indonesia

Undang-undang  No. 3  tahun 1946  disetujui   bersama  oleh  pemerintah

dengan Badan  Pekerja Komite Nasional  Indonesia  Pusat (BP KNIP) dan  diun-

dangkan  pada  tanggal  10 April  1946. Namun  pada  tanggal 27 Februari 1947,

Pemerintah RI dengan  persetujuan  KNIP mengeluarkan Undang-Undang No. 6

tahun 1947 tentang Perubahan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentang

Warganegara dan Penduduk Indonesia. Undang-undang No. 3 tahun 1946 jo UU

No. 6 tahun 1947.

Menurut  pasal  1 UU  No. 3  tahun  1946,  penjelasan  tentang  siapakah  Warga

Negara Indonesia (Winarno, hal.108- 114).

2. Undang-Undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan antara RI-RRT mengenai

Dwikewarganegaraan

Diwajibkan kepada setiap orang  yang  mempunyai dwi-kewarganegaraan

untuk  menentukan  pilihannya, apakah  ia  akan  melepaskan  kewarganegaraan

RRC dan menjadi  warganegara Indonesia, atau tetap menjadi warganegara RRC

dengan  kehilangan  kewarganegaraan  Indonesia. Kewajiban  memilih itu hanya

dibebankan  kepada orang dewasa (telah berumur 18 tahun atau  pernah kawin).

Pemilihan kewarganegaraan itu dilakukan dengan  menyatakan  kepada petugas-

petugas negara,  kewarganegaraan  mana yang  hendak dipilihnya, secara tertulis

atau secara lisan , dengan disertai surat-surat keteranagan diri serta keluarganya.

Anak-anak yang belum dewasa menyatakan pilihannya dalam waktu satu tahun

setelah mereka dewasa.

Bagi dwi-kewarganegaraan yang dewasa tidak menyatakan pilihannya dalam

waktu 2 tahun berlaku ketentuan yang berikut:

  1. Ia dianggap tekah memilih kewarganegaraan RRC, kalau ayahnya keturunan Cina,
  2. Ia dianggap telah memilih kewarganegaraan Indonesia,

kalau ayahnya keturunan Indonesia.

Sedangkan yang  belum dewasa berlaku  ketentuan, bahwa ia  memilih kewarga-

negaraan  yang diikutinya  selama ia belum dewasa. Pada tahun 1969 UU No. 2

tahun 1958  dicabut  kembali  oleh UU No. 4 tahun 1969. Ditetapkan dalam UU

No. 4 tahun 1969 ini, bahwa mereka  yang telah  mempunyai  kewarganegaraan

RI berdasarkan UU No. 2 tahun 1958, tetap kewarganegaraan Indonesia, sedang

orang-orang yang  di bawah  umur secara  otomatis mengikuti garis kewargane-

garaan orang tuanya.

Hal ini berarti, bahwa semasa UU No. 2 tahun 1958 tentang dwi-kewar-

ganegaraan  Indonesia  masih  berlaku. Orang  tua memilih  warganegara Indo-

nesia, secara otomatis anaknya sesudah dewasa menjadi warganegara Indonesia

dan sebaliknya bila orang tuanya memilih warganegara RRC, maka anaknya se-

sudah dewasa akan menjadi warganegara RRC. Satu-satunya jalan yang dapat

untuk mengubah kewarganegaraannya menjadi warganegara Indonesia dengan

jalan naturalisasi.

3. Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang N0. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia

(Lembaran  Negara  tahun 1958 Nomor 113) mulai berlaku  sejak  diundangkan

pada  tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa  bagian  dari  undang-undang ini, yaitu

mengenai  ketentuan-ketentuan  siapa  yang   menjadi   warganegara  Indonesia,

status anak dan cara-cara kehilnagan kewarganegaraan, ditetapkan berlaku surut

tanggal   27   Desember  1949.  Dasar  hukum  dari  undang-undang   ini  adalah

UUD S tahun 1950, khususnya 5 pasal dan 144 UUDS 1950(Winarno, hal. 116-

123).

4. Undang-Undang  No. 3 tahun  1976  tentang  Perubahan  Pasal  18  UU  No. 62

tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Repulblik Indonesia

Pasal 17 huruf k UU No. 62 tahun 1958 memberikan kewajiban bagi war-

ganegara RI yang bertempat  tinggal di  luar negeri lain daripada untuk menja-

lankan dinas negara, guna menyatakan keingiunan untuk tetap menjadi warga-

negara RI  dalam  jangka  waktu 5 (lima) tahun  yang  pertama dan selanjutnya

untuk siap 2 (dua ) tahun.

Dalam masa itu  tidak semua warganegara RI yang tinggal di luar negeri dapat

memenuhi kewajiban  tersebut, bukan karena  kelalain  melainkan  akibat dari

keadaan di  luar  kesalahannya, sehingga ia  terpaksa  tidak dapat  menyatakan

keinginannya  tersebut  tepat  pada  waktunya. Karena  Pasal 18 tidak menam-

pung orang-orang tersebut, maka perlu diadakan perubahan bertahap Pasal 18

UU No. 62 Tahun 1958.

Adapun mengenai orang yang berhak menggunakan kesempatan  Pasal 18 ayat

(2) adalah  orang-orang  yang  pada  waktunya  mulai  berlakunya  UU  No. 62

Tahun 1958 adalah warganegara  R I  dan  selama  ini  menunjukkan  kesetian-

nya kepada Negara RI.

Dengan demikian mereka yang berkewarganegaraan asing, mereka yang

tanpa kewarganegaraan  karena  kehilangan  kewarganegaraan RI atau mereka

yang telah memilih menjadi warganegara dari  negara lain, tidak dapat  meng-

menggunakan kesempatan ini.

Demikian   pula  orang-orang Cina  Perantauan  (Hoa Kiau)  juga  tidak  dapat

menggunakan kesempatan yang  diberikan oleh UU ini. Ketentuan berlakunya

UU ini terbatas pula, yaitu: hanya berlaku 1 (satu) tahun, sehingga merupakan

ketentuan  yang  berlaku satu kali  saja, Jangka  waktu 2 (dua) tahun diberikan

bagi mereka yang di tempat tinggalnya tidak ada Perwakilan RI.

Sedangkan isi Pasal  18  UU No. 62  Tahun 1958 dapat di lihat Winarnod, hal.

124-125.

B. Kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang  No. 12 Tahun

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 12 Tahun  2006  berlaku sejak diundangkan tanggal

1 Agustus 2006. UU ini untuk menggantikan undang-undang kewarganegaraan

yang lama, yakni UU No. 62  Tahun 1958  tentang Kewarganegaraan RI. Dasar

pertimbangan (konsideran)  UU ini  adalah, sebagaimana  telah  diubah dengan

UU No. 3  Tahun 1976  tentang  Perubahan  Pasal  18 UU  No. 62  Tahun 1958

tentang Kewarganegaran R I sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkemabangan

ketatanegaraan RI, sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru.

Undang-Undang No. 62 tahun 1958 secara filosofis, yuridis dan sosiologis

sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan  masyarakat dan keta-

tanegaran RI. Secara filosofis, undang-undang  masih  mengandung ketentuan-

ketentuan  yang  tidak  sejalan dengan  falsafah  Pancasila, antara  lain, karena

masih   adanya  sifat   diskriminatif, kurang  menjamin   pemenuhan  hak asasi

manusia dan  persamaan antar  warganegara, serta kurang  memberikan perlin-

dungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitu-

sional pembentukan undang-undang tersebut adalah UUDS tahun 1950 sudah

tidak berlaku lagi sejak diberlakukan Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959 yang

menyatakan kembali ke UUD 1945. Dlam perkembangannya UUD 1945 telah

mengalami perubahan  yang lebih  menjamin  perlindungan  terhadap hak-hak

asasi manusia dan hak warganegara. Secara sosiologis, Undang-undang ini su-

dah tak sesuai lagi dengan  perkembangan  dan tuntutan masyarakat Indonesia

sebagai  bagian dari  masyarakat  internasional  dalam pergaulan  global, yang

menghendaki   adanya  persamaan  perlakuan  dan  kedudukan  waranegara  di

hadapan hukum serta adanya kestaraan gender.  

             Istilah  kewarganegaraan  menurut  ketentuan  UU No. 12 Tahun  2006  adalah

segala ikhwal yang berhubungan dengan  warga negara  (pasal 1). Oleh karena

kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan  dengan kewargane-

garaan, maka kewarganegaraan mencakup hal-hal, antara lain

  1. penentuan tentang siapa saja yang termasuk warga negara,
  2. cara menjadi warga negara atau pewarganegaraan
  3. tentang kehilnagan kewarganegaraan
  4. tentang cara memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang.

Adapun  ketentuan pokok yang  diatur  dalam  UU No. 12 Tahun 2006, adalah

sebagai berikut:

  1. tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia
  2. Tentang syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI
  3. Tantang kehilangan Kewarganegaraan RI
  4. Tentang syarat dan tata cara memperoleh kembalai Kewarganegaraan RI
  5. Tentang ketentuan pidana.

Secara umum dalam undang-undang dinyatakan bahwa menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara (pasal 2). Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli, adalah orang Indonesia yang menjadi warganegara Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain tas kehendaknya sendiri. Rumusan tentang bangsa Indonesia asli sebagaimana di atas merupakan pengertian yuridis. Dengan demikian istilah bangsa Indonesia asli bukan diartikan dalam pengertian sosiologis antropologis. Sedang warganegara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa lain adalah mereka yang memperoleh

kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku.

Sedangkan isi dari UU No. 12 Tahun 2006, adalah sebagai berikut:

  1. Tentang siapa warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia termaktub didalam pasal 4 atau Winarno, hal. 128-130.
  2. Tentang cara memperoleh Kewarganegaraan RI, menuryt undang-undang ini dapat dlakukan dengan:
    1. Melalui permohonan (pasal 8-9)
    2. Melalui pernyataan (pasal 19)
    3. Melalui pemberian kewarganegaraan (pasal 20)
    4. Melaui pernystssn untuk memilih kewarganegaraan (wqinarno, hal. 131-132).
    5. Tentang  kehilangan  kewarganegaraan, dinyatakan  bahwa kewarganega-

an RI hilang, jika bersangkutan: (pasal 23) atau Winarno, hal. 132-136.

4.   Mengenai ketentuan pidana diatur dalam pasal 36-38.

Untuk  memenuhi  tuntutan masyarakat  dan melaksanakan amanat UUD 45

sebagaimana tersebut di atas, undang-undang ini memperhatikan asa-asa ke-

warganegaraan   umum  (universal), yaitu  asas   ius  sanguinis, ius  soli  dan

campuran.

Asas-asas yang digunakan dalam UU No. 12 Tahun 2006  tentang Kewarga-

negaraan Indonesia, adalah sebagai berikut:

  1. asas ius sanguinis (law of the blood)
  2. asas ius soli (law of the soil)
  3. asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang mentukan satu kewarganegaraam bagi setiap orang
  4. asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain itu masih ada, beberapa asas kewarganegaraan  yang  bersifat khusus,

yang   juga  menjadi  dasar  penyusunan  undang-undang  Kewarganegaraan

Indonesia, yaitu:

  1. Asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan  bahwa per-

aturan  kewarganegaraan  mengutamakan kepentingan nasional Indo-

nesia, yang  bertekad mempertahankan kedaulatan sebagai negara ke-

satuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

  1. Asas  perlindungan maksimum, adalah  asas yang menentukan bahwa

Pemerintah   wajib  memberikan   perlindungan  penuh  kepada setiap

WNI dalam kedaan apapun, baik di dalam maupun diluar negeri.

  1. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, adalah asas yang

menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di

dalam hukum dan pemerintahan.

  1. Asas kebebasan  substantif, adalah  prosedur  pewarganegaraan  sese-

orang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai subsatnsi

dan syarat-syarat  permohonan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan

kebenarannya.

  1. Asas nondiskriminstif,adalah asas yang tidak membedakan perlakuan

perlakuan dalam segala  hal  ikwal yang  berhubungan dengan  warga

warganegara atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin

dan gender.

  1. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap  hak asasi manusia, ada-

lah asas yang dalam segala ikhwal yang berhubungan  dengan  warga

negara   harus   menjamin,  melindungi,  dan  memuliakan  hak  asasi

manusia pada umumnya dan warganegara pada khususnya.

  1. Asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala

hal ikhwal yang berhubungan dengan warga  negara harus  dilakukan

secara terbuka.

  1. Asas   publisitas, adalah  asas    yang  menentukan  bahwa   seseorang

yang memperoleh  atau kehilangan Kewarganegaraan RI diumumkan

dalam Berita Negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

About Sugeng Siswanto

Anak Biasa... Disaat ada Kesempatan & waktu luang Sekedar berbagi Cerita & apa yang aku ketahui kedalam blogg sederhanan ini. Semoga bermanfaat buat yang udah nyasar kesini. =>Salam Persahabatan. 【ツ】

Posted on September 14, 2012, in kewarganegaraan, kuliah, polites, Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: