BAB. IV. WARGANEGARA INDONESIA

A. Siapakah Warganegara Indonesia

                       Dalam bab sebelumnya telah  dijelaskan, bahwa setiap negara  yang ber-

daulat (merdeka) berwenang  untuk menentukan siapa saja yang berhak men-

jadi warganegaranya.

Setiap negara memiliki kewenangan sendiri  untuk  menentukannya, sebagai-

mana yang ditetapkan dalam konstitusi negara masing-masing.

Perihal tentang  siapa saja  yang berhak, bisa dan boleh menjadi warganegaraan

Indonesia, negara  juga  telah menentukannya. Ketentuan  tersebut  tercantum

dalam pasal 26 UUD 45, adalah sebagai berikut:

(1)  Yang menjadi warganegara ialah  orang-orang  bangsa Indonesia asli dan

orang-orang bangsa  lain yang  disahkan dengan  undang-undang sebagai

warganegara

(2)   Penduduk adalah  warganegara   Indonesia   dan  orang  asing  yang  ber-

tempat tinggal di Indonesia.

(3)  Hal- hal mengenai  warganegara  dan  penduduk  diatur   dengan undang-

undang.

Berdasarkan  penjelasan  di  atas, maka  dapat  diketahui  bahwa  orang  yang

dapat/boleh dan berhak menjadi warganegara Indonesia adalah:

a). Orang-orang bangsa Indonesia asli

b). Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang  sebagai

warganegara

Pengertian  orang-orang  bangsa  indonesia asli  mengalami  perubahan  dan

perkembangan.  Pada   awalnya   yang  dimaksudkan   dengan   Orang-orang  

               bangsa   Indonesia  asli,adalah  orang-orang yang  merupakan golongan  pri-

bumi dan keturunannya. Orang  Indonesia  asli  adalah golongan orang-orang

               mendiami bumi nusantara (Indonesia)  secara  turun  temurun  sejak  Jaman

Tandun. Yang dimaksud  Jaman Tandun, adalah  jaman di mana tanah dijadi-

kan sumber  hidup, manunggal  dengan dirinya  sendiri, dipercaya  dan dijaga

oleh danyang-danyang desa, yang mempunyai sifat magis-religius, diamanat-

kan  oleh nenek moyangnya untuk dijaga dan  dipelihara, sebagai tempat me-

nyimpan jazadnya setelah berpindah ke alam baka (Paulus, 1983).

Perkataan Asli di  atas  mengandung  syarat biologis, yakni bahwa asal-

usul keturunan seseorang akan  menentukan  kedudukan  sosial seseorang itu,

antara  yang asli atau  yang tidak asli. Keaslian  ditentukan  oleh turunan atau

hubungan darah antara yang melahirkan dengan yang dilahirkan.

Dengan demikian penentuan  keaslian bisa didasarkan atas tiga (3) alternatif,

yakni:

a). Turunan atau pertalian darah (geneologis)

b). Ikatan pada tanah atau wilayahnya (territorial)

                  c). Turunan atau pertaliandarah dan ikatan pada tanah atau wilayah

(geneologisterritorial)

Jika  apabila  tiga  alternatif  itu dijadikan  sebagai  dasar  pemahanan tentang

Orang-orang  bangsa  Indonesia  asli,  maka  pengertian  itu  dapat  diartikan

pengertian antroplogis (ada ikatan ras, darah dan etnik) dan juga pengertian

               sosiologis ( ada kaitan dengan tanah, wilayah dan lingkungan alam).

Pengertian  Orang-orang bangsa  Indonesia asli seperti yang  dicontohkan di

atas, akan menimbulkan  penafsiran yang ambigu (multi tafsir) yang dikemu-

dian hari akan menjadi probematik dari ranah hukum.

Penafsiran yang abigu ini dapat  dipahami antara lain, adalah sebagai berikut

(Handoyo, 2003):

(1)  Orang-orang  yang  berikut  keturunannya  yang  telah  ada  di  Indonesia

sejak Indonesis menyatakan  kemerdekaannya  pada  tanggal 17 Agustus

1945; ataukah

(2)    Orang-orang  sejak  peradaban  Indonesia  terbentuk sudah  ada di bumi

nusantara, termasuk di  dalamnya Phitecantropus  Paleo Javanicus atau

Homo Soloensis yang fosilnya ditemukan di Sangiran  dan di sepanjang

Sungai Bengawan Solo; ataukah

(3)   Orang-orang  yang pada  prinsipnya  sebagai cikal bakal nenek  moyang

sebagai  pembentuk  bangsa  Indonesia  yang  berarti  jika  ditinjau  dari

aspek rasnya; ataukah

(4)   Orang-orang   yang  di  dalam   sejarah  bangsa  Indonesia   berasal  dari

Yunan Utara di Daratan China serta pedagang dari Gujarat.

Problema  sosiologis yuridis ini  akan  berkembang  hukum kewargane-

garaan Indonesia  memang  menimbulkan  persoalan  terutama  masalah

                        diskriminasi  penegakan  hukum terhadap  warganegara  yang  dianggap

bukan orang-orang  bangsa  Indonesia  asli. Problem ini  pada  akhirnya

diupayakan untuk diatasi.

Pada perekembangan  terakhir melalui  Undang-Undang  No. 12 Tahun

                        2006 tentang Kewarganegaraan Republik  Indonesia ditemukan, bahwa

yang  dimaksud  dengan: orang-orang  bangsa  Indonesia   asli  adalah  

                        orang Indonesia yang menjadi warganegara Indonesia sejak kelahiran-

                        nya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas  kehendak-  

                        nya sendiri.

                Adapun  sejarah  perkembangan kewarganegaraan Indonesia,  adalah

sebagai berikut:

1). Kewarganegaraan Indonesia Masa Pra Kolonial

Konsep  warganegara masa pra kolonial di Indonesia sulit dicari dan

ditemukan  rujukannya, kecuali  dengan  menyelusuri  kehidupan  kerajaan-

kerajaan di Indonesia, itupun tidak banyak mengulas masalah kewargaan.

Sebagaimana   kita   ketahui  sebelum  bangsa   Barat  (kolonial)  datang  ke

wilayah Indonesia (dulu nusantara), sudah ada  kerajaan-kerajaan, diantara-

nya kerajaan-kerajaan besar itu, adalah: kerajaan  Sriwijaya, Majapahit  dan

Mataram Islam. Pengetahuan  tentang kerajaan-kerajaan itu bersumber dari:

prasasti, kitab dan situs-situs peninggalan kerajaan.

Kehidupan  bangsa  Indonesia  pra  kolonial  sudah   ditandai  dengan  telah

tumbuhnya berbagai  suku  bangsa  (etnic) yang sebagian  secara  otonomik

tidak di bawah kekuasaan  suatu  kerajaan, misal  suku di Papua, sedangkan

etnis  yang  lain  (Jawa, Sumatra,  Kalimantan, Sulawesi,  Bali, NTB)  yang

secara  politis berada  di bawah  kekuasaan  raja, bahkan  suku-suku bangsa

itu telah ada terlebih dahulu sebelum ada kerajaan-kerajaan.

Sampai saat ini suku-suku bangsa  tersebut  masih tetap bertahan, walaupun

telah memasuki identitas politik  baru serta  ada di bawah kekuasaan negara

nasional (NKRI).

Struktur masyarakat  Indonesia  ditandai  dengan adanya  struktur hori-

                 sontal dan vertikal (Nasikun, 1980; Suriakusumah 2007).

Yang  dimaksudkan struktur  horisontal  dalam  struktur masyarakat, adalah

terdapatnya beragam  suku bangsa di Indonesia termasuk  keragaman agama

yang dianut serta adanya ras di dalam suku-suku bangsa.

Sedangkan  dari  struktur  vertikal  ditandai  dengan  adanya  lapisan-lapisan

masyarakat (stratifikasi sosial).

Struktur vertikal ini terjadi, karena hal-hal berikut ini:

(a)                Faktor ekonomi, yaitu yang memiliki kekayaan dan yang miskin,

(b)               Faktor  tanah, yaitu  yang  merupakan  pemilik tanah (tuan  tanah atau

juragan)  yang kaya  dan mereka  yang  hanya mengandalkan fisiknya

saja untuk mengolah tanah (buruh),

(c)     Faktor   kekuasaan, yaitu  mereka   yang  memiliki kedudukan  tinggi,

menengah dan rendahan dalam birokrasi pemerintahan kerajaan,

(d)     Faktor keturunan, yaitu yang mereka yang termasuk  keturunan bang-

sawan (ningrat, darah biru) dan mereka yang hanya merupakan rakyat jelata (hamba sahaya atau kawulo alit).

Stuktur vertikal  pada masyarakat  Indonesis  lama (prakolonial) pada

umumnya tampak sekali dan berusaha untuk dipertahannkan secara kuat.

Seseorang  yang berasal dari  bangsawan/ningrat, pada  umumnya memiliki

kekuasaan, tanah dan kekayaan, sedangkan rakyat  jelata (kawulo alit) tidak

punya   kekuasaan,  tanah  dan  kekayaan  (miskin).  Dari  sini  muncul  dua

golongan  masyarakat, yakni: mereka  yang  berada di  lapisan  atas, karena

mempunyai kekuasaan, tanah (tuan tanah) dan kekayaan, sedangkan orang-

orang yang berada di tingkat/lapisan bawah, adalah mereka  yang tak punya

kekuasaan, tanah  maupun  kekayaan (orang  miskin), mereka  hanya punya

tenaga  fisik sebagai  buruh. Warisan masa lalu tentang struktur masyarakat

sebagian  besar di  Indonesia, apalagi  di  masyarakat  Jawa  pada  dasarnya

bersifat  hierarkis (Affan Ghafar, 1999). Ada pemilahan  yang  tegas antara

mereka yang memegang kekuasaan dengan orang kebanyakan.

Contoh hal ini diperlihatkan  dengan cara  berekspresi dalam  bahasa, untuk

Kalangan  kebanyakan  jika  bertutur  kata  dengan  kalangan  priyayi harus

dengan bahasa yang halus (kromo inggil),  sedangkan kaum  priyayi dalam

bertutur kata dengan orang kebanyakan  cukup  dengan bahasa biasa/kasar

                  (ngoko). Pemilahan ini juga terlihat dalam istilah untuk kalangan penguasa

                  (wong  gedhe/penggede), sedang   untuk  rakyat  biasa/jelata  disebut  wong

                  cilik.

                 Hierarkis yang tegas ini juga  terdapat  pada  hubungan warga  yang bersifat

Patronage (pola hubungan yang bersifat/patron-client).                         

Hubungan ini bersifat individual, yakni  antara  patron  dan clien t akan ter-

jadi   interaksi  yang   bersifat  resiprokal  (hubungan  timbak  balik  dengan

mempertukarkan sumber daya/exchange of resources yang dimiliki masing-

masimg  pihak. Si patron  memiliki  sumber  daya  yang  berupa: kekuasaan,

kedudukan/jabatan, perlidungan, perhatian dan rasa  sayang, tak  jarang pula

sumber daya  itu  berupa  materi (harta kekayaan, tanah  garapan  dan uang),

sementara Si client hanya mempunyai sumber daya berupa: tenaga, dukung-

an dan loyalitas.

                 a. Sistem Masyarakat Pada Masa Kerajaan Majapahit

Lapisan masyarakat yang hierarkis dapat ditemukan pada kehidupan

sosial budaya pada masa kerajaan di Indonesia, meskipun dengan pola yang

berlainan. Masyarakat  pada  jaman dibedakan  atas lapisan-lapisan(strata),

(strata), yang  pembedaannya  lebih bersifat statis. Walaupun  di Majapahit

terdapat  empat kasta  seperti di  India  yang  sering  disebut  dengan  Catur

                  Warna, tetapi  hanya bersifat teoritis  hanya  di literatur istana saja. Pola ini

dibedakan atas empat (4) golongan masyarakat, yakni: Brahmana, Ksatria,

Waisya dan Sudra (Catur Warna), selain itu ada lapisan lain di luar lapisan

ini yang sering disebut Panca Warna, yakni:Candala, Mleccha dan Tuccha

(Mulyana, 2006).

Adapun  tugas dan fungsi dari kasta, adalah sebagai berikut:

1). Kasta Brahmana (Kaum Pendeta)

Kasta  ini  terdiri   dari  kaum   brahmana  (pendeta)  yang  mempunyai

kewajiban  menjalankan  dharma, yakni  mengajar,  belajar, melakukan

persajian untuk  diri  sendiri  atau  orang  lain, membagi  dan menerima

derma (sedekah)  untuk  mencapai  keabadian dan kesempurnaan hidup

serta dapat bersatu dengan Brahman (Tuhan).

                         Semua rokhaniawan menghambakan dirinya  kepada raja yang disebut

sebagai wikuhaji. Para rokhaniawan biasanya tinggal di sekitar wilayah

bangunan agama, yakni mandala  (nama  komunitas  agama di desa,  di

daerah tepencil di  bukit  yang  berhutan), dharma, sima (adalah daerah

 

 

yang menjadi  milik  kaum agama dari  berbagai  sekte, tidak  langsung

di bawah  kekuasaan  pejabat istana  manapunn) serta  vihara dan lain-

lain.

2). Kasta Ksatria merupakan keturunan  dari pewaris tahta (raja) kerajaan

yang  terdahulu,  yang  mempunyai tugas  memerintah  tampuk  kekua-

saan. Keluarga raja dapat  dikatakan  keturunan dari  raja Singosari dan

Majapahit yang dapat terlihat dari silsilah  keluarga-keluarga  yang ter-

sebar di seluruh negeri (Nusantara), karena  mereka  melakukan sistem

poligami secara meluas yang disebut dengan wargahaji atau sakaparek

selain itu juga mempunyai  daerah  kekuasaan (taklukan/jajahan) di wi-

layah lain. Para  bangsawan yang memerintah di  daerah ruang lingkup

kerajaan dapat  dikatakan  memiliki  hubungan (keluarga, persahabatan

atau  perjanjian) dengan  keluarga  raja   yang  terdahulu, yang  disebut

sebagai  parawangsya. Semua  anggota  keluarga  raja  masing-masing

akan diberi  nama  atas gelar, umur dan fungsi mereka di dalam masya-

rakat. Pemberian  nama  pribadi  dan nama gelar terhadap keluarga raja

didasarkan  atas  nama  daerah  kerajaan  yang  mereka  kuasai  sebagai

kuasasi sebagai wakil raja.

3). Kasta Waisya  merupakan kaum yang  menekuni  bidang pertanian dan

perdagangan.

4). Kasta Sudra, yakni kasta yang paling rendah tingkatannya dalam catur

warna, yang  hanya  mempunyai  kewajiban  untuk  mengabdi  kepada

kasta  yang  lebih  tinggi  kedudukannya,  terutama  kepada  golongan

(kasta) Brahmana.

5). Golongan (kasta)  terbawah  yang  tidak termasuk  dalam catur warna

dan sering disebut  sebagai panca warna (warna ke lima), yang terdiri

dari kaum: candala, mleccha dan tuccha.

– Yang  dimaksud candala, adalah  anak  dari  hasil  campuran antara

laki-laki (kasta sudra)  dengan  wanita (kasta  yang  ada di  atasnya:

brahmana , ksatria , waisya  dan  sudra), sehingga  si  anak mempu-

nyai status yang lebih rendah dari dari ayahnya.

– Yang dimaksud Mleccha, adalah  semua  bangsa di  luar Arya tanpa

memandang  bahasa dan  warna  kulit, yakni  para  pedagang  asing

(China,  India,  Champa, Siam  dan  lain-lain), yang  tak  menganut

agama Hiundu.

– Yang dimaksud Tuccha, adalah  golongan  yang merugikan  masya-

rakat, salah  satu  contohnya  adalah penjahat. Ketika mereka mela-

kukan tatayi (membakar rumah,  meracuni sesama, mananung, me-

rusak, mengamuk dan mefitnah kehormatan perempuan.

Dari  aspek  kedudukan  wanita  dalam  masyakat  Majapahit,  mereka

mempunyai status  yang  lebih rendah dari para lelaki. Hal ini terlihat pada

kewajiban mereka untuk menyenangkan dan melayanai para suami mereka

saja. Wanita tak boleh ikut campur dalam urusan apapun, selain mengurusi

dapur rumah tangga mereka. Di dalam undang-undang Majapahit pun para

wanita  yang sudah menikah tidak boleh bercakap-cakap dengan lelaki lain

atau sebaliknya. Hal ini  bertujuan untuk menghindari pergaulan bebas dan

perselingkuhan diantara kaum pria dan wanita.

                   b. Sistem Masyarakat pada Masa kerajaan Mataram (Islam)

                             Konsep  kekuasaan di kerajaan  Mataram, adalah ajaran ke-agungbi-

natara-an. Bahwa raja  Mataram  adalah pembuat undang-undang, pelaksa-

na undang-undang dan sekaligus menjadi  hakim. Kekuasaan raja Mataram

begitu  besar (Hangabehi), dihadapan  rakyat  raja  adalah sebagai  pemilik

harta  maupun  manusia,  sehingga  dikatakan  sebagai  wenang  wisesa ing

                  sanagari (memiliki kewanangan tertinggi di sekuruh negeri).

Raja Mataram (Islam) yang  pertama, adalah Panembahan Senopati, dengan

gelar: Kalifatullah, abdul rachman, senopati ing alaga, sayidin patagama.

Masyarakat di atur berdarakan cara pandang agraris, yang  kemudian mela-

hirkan masyaraka feodal. Masyarakat  disusun atas  penguasaan tanah yang

terpusat   pada   raja. Untuk  mendukung   kekuasaannya  raja  membagikan

tanah kepada pembantunya  dengan  memberikan  lungguh (bengkok)  yang

luasnya diukur berdasarkan tinggi rendahnya kedudukan  dan hitungan kar-

ya atau . Dengan  sarana  tanah  inilah  masyarakat  dibentuk  menjadi

masyaratkat agraris dan feodal.

Pelapisan sosial masyarakat pada  masa kerajaan Mataram kurang lebih ter-

                  diriatas tiga (3) lapisan, yakni:

                  a). Golongan atas, yakni rajabesertakeluarganya

b). Golongan menengah, yakni  ulama  kraton dan  para  abdi dalem kraton

termasuk para pegawai kraton yang ditempatkan di wilayah sekitar kera-

an atau  yang  ditempatkan  di wilayah  kekusaan  raja, tetapi  tempatnya

jauh dari kerajaan, misal sebagai adipati di daerh tertentu.

c). Golongan rakyat  jelata sebagai  kawula  alit yang  umumnya berprofesi

sebagai buruh/buruh tani (pengolah tanah dan petani.

Pada  waktu  Belanda  datang  ke  wilayah  Indonesia  (nusantara), struktur

masyarakat Indonesia pada umumnya dan Jawa  pada  khususnya bercorak/

bersifat: hierarkis, patronage dan feodal ini tetap dipertahankan.

Hanya bedanya golongan/lapisan atas  bukan lagi kasta teringgi (brahmana)

atau raja, tetapi  digantikan  oleh  pemerintahan  Hindia  Belanda, yang  ter-

cermin  dalam  prilaku orang-orang Belanda, bahkan lebih feodal dari sebe-

lumnya.

2. Kewarganegaraan Indonesia Pada Masa Kolonial

Ketika Belanda datang ke wilayah Indonesia (Nusantara). Wilayah itu

disebutnya Indie (India), sebagai terjemahan dari bahasa Inggris Indies.

Serupa dengan kata itu muncullah istilah Achster-Indie  atau India Belakang

atau sekarang disebut Asia tenggara, yang  berbeda  dengan Voor-Indie atau

India Muka  atau Asia  Selatan  atau India  yang sekarang  (Hari Poerwanto,

2003).

Selain itu sampai akhir abad  19 juga dipakai  istilah  Indische Archiple atau

Kepulauan Indie, dan  baru  tahun 1910 secara resmi wilayah jajahannya di-

sebut dengan: Nederlandsch-Indie (India- Belanda/Hindia-Belanda).

Sedangkan istilah Inladers (bahasa  Belanda)  sebutan  untuk orang Pribumi

                 (penduduk asli) yang  mempunyai dan  mediami wilayah itu. Orang Belanda

sendiri menyebut dirinya sebagai Nederlander.

Istilah  Inlanders   selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam  undang-undang

Hindia Belanda, yakni Regerings Reglement (RR) tahun 1854, pemerintahan

kolonial membagi pendududuk Hindia  Belanda  menjadi tiga (3)  golongan,

yakni:         1).  Europeanen (Golongan orang-orang Eropa),                                          

                                    2). Vreemde Oosterlingen (Golongan Timur Jauh, yakni : Arab,

                                          India, Tionghoa, kecuali Jepang)

3). Inlanders (Golongan Penduduk Asli).  

Menurut Mr. Schrieke pembagian  ini berdasarkan  perbedaan nationalieit

bukan berdasarakan ras criterium, tetapi  kenyataannya  tetap berdasarkan

pada kriteria ras.

Kemudian tahun 1892 kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang Wet

de Nederlanderschap, yang  isinya bahwa  mereka  yang  berada di wilayah

Nederland Indie (Indonesia) termasuk Inladers dan yang disamakan dengan

Inlanders   tidak   akan  diberi  status   Nederlander.  Sedangkan   keturunan

Tionghoa, Arab  dan  India  yang  dilahirkan di  Suriname  dengan  undang-

undang tersebut akan memeperoleh  status  Nederlander. Sedangkan  orang

                  Jepang yang di lahirkan di wilayah Nederland Indie (Indonesia) akan men-

dapatkan status Nederlander.

Kondisi politil akibat kebangkitan nasionalisme Asia yang  dipelopori

oleh Dr. Sun Yat  Sen  memaksa Belanda  untuk  mengeluarkan  Wet op de

Nederlandsch  onderdaanschap  (undang-undang  Kawula   Belanda)  pada

tanggal 10  Februari  1910 dengan  tujuan untuk  mengurangi  jumlah orang

Tionghoa yang  berada di  daerah  hukum  perwakilan pemerintahTiongkok,

sehingga intervensi  Tiongkok  dapat dikurangi. Oleh  karena  itu  pemerin-

pemerintahan  Belanda menerapkan  ius soli  dan  stelsel pasif dengan tidak

memberikan hak repudiatie (hak menolak kewarganegaraan).

Dengan  demikian  orang  Tionghoa yang   lahir di wilayah  hukum  Hindia

Belanda otomatis  akan  berstatus  dwi-kewarganegaraan, karena  pada saat

yang sama Dinasti Qing mengapdosi ius sanguinis sebagai asas kewargane-

garaan yang diumumkan pada tahun 1909.

Pemerintahan  Belanda  tetap  memberlakukan sistem pemisahan penduduk

berdasarkan  kategori  rasial  saat  Indische Staatsinricting  (IS) mengganti-

kan Regerings Reglement (RR), yakniUndang-Undang DasarPemerintah-

                  an Jajahan Belanda (Djamali. 2005, p. 21). Di dalam  Pasal  163  IS meng-

kategorikan penduduk menjadi: golongan Nederlanders/Eropeanen(terma-

                  suk   Jepang), Uitheemsen (Vreemde Oosterlingen/Timur Asing (Arab dan   

                 Tionghoa) serta Inheemsen (pengganti istilah Inlander).

Indische Staatregeling (IS) tahun 1927 membagi  penduduk Hindia belanda

menjadi tiga (3) golongan, yakni:

a). Golongan Eropa (Nederlanders/Europeanen, terdiri atas:

1. Bangsa Belanda

2. Bukan bangsa belanda tetapi dari Eropa

3. Orang bangsa lain  yang hukum keluarganya  sama dengan golongan

Eropa.

b). Golongan Timur Asing (Uitheemsen/Vreemde Oosterlingen), terdiri

atas:

  1. Golongan Tionghoa
  2. Gongan Timur Asing bukan China

c). Golongan Bumiputra/Pribumi (Inheemsen pengganti istilah Inlander),

terbagi atas:

1. Orang Indonesia Asli dan keturunannya

2. Orang lain yang menyesuaikan diri dengan yang pertama.

Oleh  karena Hindia Belanda  bukanlah suatu negara merdeka, tetapi bagi-

an dari negara Belanda, maka  wilayah itu tidak mempunyai warganegara.

Menurut peraturan  Pemerintah  Hindia  Belanda, penghuni tanah air wila-

yah itu selain orang asing disebut kaulanegara Belanda (Kansil, 1984).

Kaulanegara Belanda dibedakan menjadi:

1). Kaulanegara Belanda terdiri dari orang Belanda

2). Kaulanegara   Belanda  bukan   orang  Belanda, tetapi  yang  termasuk

Bumiputra (Inlander)

3). Kaulanegara   Belanda  bukan  Belanda, tetapi   juga  bukan  termasuk

Bumiputra, misal orang Timur Asing (China, India, Pakistan  dan lain-

lain)

Pengaturan penduduk dan kewarganegaran masa kolonial di atas lebih di-

dasarkan  atas  kategori ras. Pengkategorian berdasarkan ras ini dianggap

merugikan banyak pihak, terutama bagi orang-orang pergerakan masa itu,

karena,  karena dinilai  tidak memupuk rasa  persatuan para putera bangsa

(bumiputra). Pengkategorian ini juga berakibat  pada  perbedaan perlaku-

                     an  hukum  yang   berbeda   terhadap  penduduk  wilayah   yuridis  Hindia

Belanda.     

Pada  tahun  1936  muncul  Petisi  Roep, bersama  dengan  Yo Heng

Kam dan Pranowo  yang menuntut  sebuah undang-undang kewarganega-

garaan  di  Hindia  Belanda  (Indonesia)  dengan  menghapus  pembagian

                     penduduk  bersadarkan  ras. Kelemahan petisi ini adalah penggunaan ka-

tegori perbedaan strata sosial dan intelelektual sebagai pengganti rasial.

                     Gagasan sistem  satu kewarganegaraan tanpa diskriminasai kembali mun-

cul  dalam  volkstsraad (suara  rakyat) yang diajukan oleh Soetarjo(Petisi

Soetarjo), yang isinya antara lain, menyatakan bahwa syarat  untuk diakui

Sebagai  warganegara  dapat ditentukan  berdasarkan: lahir  di  Indonesia,

asal keturunan, orientasi hidup dikemudian hari.

Jadi semua  orang Indonesia  dan semua  golongan Indo, yang dilahirkan

di Indonesia dan  orang asing, yang bersedia mengakui negeri ini sebagai

tanah airnya, bersedia  memikul  segala  konsekuensinya  dari pengakuan

ini, dinyatakan  sebagai warganegara (Kenken, 2006).

Pada masa sidang BPUPKI yang  pertama, perihal warganegara dan

penduduk Indonesia juga  dibahas, terutama berkisar  tentang kewargane-

garaan bagi  orang-orang  keturunan, misalnya Pranakan Tionghoa, Arab,

yakni bagaimana  masa depannya  kewarganegaraan  bagi  mereka, mana-

kala Indonesia  sudah  merdeka. Pada  sidang  BPUPKI  yang  ke  dua  (2)

tanggal 11 Juli 1945, anggota Liem Koen Hian menyatakan  pendapatnya:

                    …. maka  pemuka-pemuka  bangsa Tionghoa  di  Malang   dan   Surabaya

                    telah meminta kepada saya, agar  disampaikan kepada  Badan Penyelidik

                    supaya di waktu mengadakan undang-undang dasar, biar ditetapkan saja,

                    bahwa semua orang Tionghoa  menjadi  warganegara Indonesia. Juga di

                    Bandung Tuan  Ketua telah dinyatakan  pikiran-pikiran begitu…. (Risalah

Sidang BPUPKI dan PPKI).

Menanggapi isi pidato Liem Koen Hian Wongsonegoro (anggota),menya-

kan bahwa hal ini tidak dapat dibantah  sebagai hal yang benar  atau salah,

tetapi  kemungkinan  diantara  saudara-saudara bangsa Tionghoa ada yang

tidak  mau menjadi  pendduduk asli (warganegara). Oleh  karena itu perlu

diciptakan status baru buat saudara kita bangsa Asia Timur Raya.

Selanjutnya dia mengatakan:

” Dimana tempatnya formeel  itu saya  serahkan, akan  tetapi  dapat  kami

                    sampaikan saran, yang pada waktu ini disetujui oleh para kawan anggota

                    Jawa Tengah  segenapnya, yaitu mengatakan status baru  untuk  saudara-

                    saudara kita yang tidak  masuk asli, juga  tidak masuk  orang asing, akan 

                    tetapi termasuk golongan kita, bangsa Asia Timur Raya…..(Risalah sidang

BPUPKI & PPKI, 1998).

Salah satu keturunan Arab Baswedan (anggota),menyatakan bahwa orang-

orang Arab yang tinggal di Indonesia sebagian besar telah merupakan per-

anakan, sedangkan orang-orang Arab totok sudah amat sedikit.

Oleh karena itu  orang-orang Arab  minta  supaya  mereka  dimasukkan ke

dalam  rakyar  Indonesia.  Pada  intinya  Baswedan,  meminta  kerakyatan

Indonesia meliputi peranakan Arab dan peranakan lainnya, dengan, mem-

berikan kesempatan  bagi yang tidak setuju supaya boleh menarik diri dari

pemasukanj ini (Risalah BPUPKI & PPKI, 1998).

Pembicaraan  tentang  warganegsra Indonesia  ini pada akhirnya ter-

wujud dan terumuskan pada pasal 26 UUD 45 Negara Indonesia.

Soepomo ketika  menyampaikan  pendapat mengenai rancangan pasal ter-

sebut menyatakan sebagai berikut:

” Tentang warganegara, lihatlah pasal 26 UUD 45:

(1)   Yang menjadi warna negara ialah  orang-orang bangsa  Indonesia asli

dan orang-orang  bangsa lain  yang disahkan  dengan undang-undang

sebagai warga negara.

(2)  Syarat   mengenai   kewarganegaraan   ditetapkan   dengan  Undang-

undang.

                  Sedangkan  pendapat  lain (Aliran  kedua) menyatakan, bahwa  hendaknya

orang-orang  peranakan (Indo, Arab, Tionghoa) yang  sungguh  ingin men-

jadi warganegara Indonesia, hedaknya memberitahukan keinginannya itu.

Siapa yang tidak minta menjadi warganegar, dianggap orang asing.   

                  Berdasarkan hasil rumusan  rancangan  perihal  kewarganegaraan  pasal  26

UUD tersebut, terdapat beberapa hal penting, adalah sebagai berikut:  

                  1). Kata bangsa  Indonesia asli  tetap  dirujuk dan  diakui  yang  nampaknya

para  anggota  masih dipengaruhi oleh  pembagian  kewarganegaraan di

jaman kolonial. Kata Indonesia  asli juga  menunjukkan ekspresi politik

dari bangsa yang sebelumnya sebagai orang jajahan. Istilah  tersebut tak

Indonesia mudah begitu saja dihilangkan (pengalaman sejarah).

2). Perihal adanya orang-orang peranakan bangsa lain yang tinggal bahkan

telah  berkembang secara turun-temurun,hidup bersama sebagai bagian

dari sejarah Indonesia yang perlu diakomodasi.

                  3). Tetap adanya pemberian  kesempatan bagi orang-orang  peranakan  ter-

sebut untuk menyatakan keinginan menjadi rakyat Indonesia atau tidak

menjadi warganegara Indonesia.

                   4). Pengaturan yang lebih tentang kewarganegaraan, lebih baik dinyatakan

dalam suatu undang-undang biasa.

3. Kewarganegaraan Indonesia Pascakolonial

                           Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, pengaturan tentang kewarga-

negaraan  yang  disyahkan  oleh  PPKI  pasal 26 UUD 45  pada  tanggal  18

Agustus 1945 tidak mengalami perubahan dari  rumusan  rancangan hukum

dasar yang dikemukakan oleh BPUPKI. Hal  ini berarti  pengaturan tentang

kewarganegaraan  tidak  menjadi  problem  kebangsaan  kala  itu. Bisa juga

juga karena adanya klausul yang menyatakan,  bahwa pengaturan kewarga-

negaraan  lebih  lanjut  dan  akan  lebih baik  jika  diatur kemudian, melalui

undang-undang biasa (Undang-Undang Kewarganegaraan).                         

                  Sebagai tindak lanjut,  kemudian pemerintah untuk pertama kalinya menge-

sahkan  undang-undang   kewarganegaraan, yakni  Undang-Undang  No.  3

                  tahun 1946 yang  berjudul Undang-Undang tentang Kewarganegaraan dan

                  Penduduk  Indonesia. Perihal warganegara, undang-undang ini  telah mem-

berikanpengakuan  tehadap orang  Indonesiaasli (pribumi) dan bangsa lain

menjadi warganegara, karena telah memenuhi ketentuan undang-undang.

Sedangkan   dalam  hal  pendududuk,  undang-undang  menyatakan  bahwa

yang  namanya  pendududuk  Indonesia adalah:  tiap  orang  yang berkedu-

                  dukan dalam daerah Indonesia selama satu tahun berturut-turut.

Undang-undang ini tidak memberikan  ketentuan yang  jelas mengenai pen-

duduk Indonesia, sehingga yang  berlaku dalam prakteknya adalah penggo-

longan penduduk pada masa Hindia Belanda (IS 1927 pasal 163).

Jadi meskipun  secara yurisdi  tidak  berlaku, tetapi secara secara sosiologis

penggolongan penduduk ini dirasakan oleh warganegara.

                  Dengan  amandemen UUD 45, penggolongan  penduduk seperti pernyataan

di atas sudah tak  berlaku lagi. Maka berdasarkan hasil perubahan UUD 45,

yang  di   dalam   pasal  26  ayat  (2)  dinyatakan, bahwa  penduduk  negara

Indonmesia terdiri atas, yaitu warganegara dan orang asing.

Penduduk Negara  Indonesia  ialah  tiap-tiap  orang  yang bertempat kedu-

                  dukan di dalam daerah negara Indonesia.

                  Untuk istilah  pribumi  (penduduk asli) dan non pribumi (warga keturunan/

peranakan) sudah  tidak  berlaku  lagi. Istilah  bangsa  Indonesia  asli  yang

diartikan  sebagai orang  pribumi/bumi putra  dan keturunannya  sudah  tak

dapat dipertahankan  lagi. Sekarang istilah  Bangsa Indonesia Asli diartikan

sudah tidak lagi bersifat diskriminatif, yakni  berdasarkan etnis tetapi di da-

sarkan  atas  hukum. Menurut  UU  No. 12  tahun  2006,  ditentukan  bahwa

yang  dimaksud  dengan bangsa Indonesia asli, adalah orang  yang menjadi

                  warganegara  Indonesia sejak kelahirannya  dan  tidak  pernah  menerima

                  kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

                  Sehingga dengan  demikian  istilah bangsa  Indonesia  asli  bukan diartikan

dalam   pengertian  sosiologis  antropologis,  tetapi  merupakan   pengertian

yuridis. Telah  terjadi  perubahan  paradigma kewarganegaraan dari penger-

tian sosiologis antropologis menuju ke pengertian yuridis.

                  Terjadinya perubahan ini juga telah diakomodasi dalam UUD 45. Misalnya

dalam pasal 6 UUD 45 tentang persyaratan menjadi presiden Indonesia.

Pasal  6 ayat  (1)  UUD 45  sebelum  perubahan berbunyi  ”Presiden  ialah

                   orang Indonesia asli, setelah diamandemen pasal tersebut berbunyi”Calon 

                   presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warganegara Indonesia

                   sejak  kelahirannya  dan   tidak  pernah  menerima  kewarganegaraan lain

                   karena  kehendaknya sendiri,  tidak  pernah   mengkhianati  negara,  serta

                   mampu  secara rokhani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewa-

                   jiban  sebagai Presiden  dan Wakil  Presiden”. Pernyataan  harus  seorang

                   warga negara  Indonesoa  sejak kelahirannya  dan tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain, menyiratkan konsepsi kewarganegaraan yuridis.

Perubahan ini juga sebagai penyesuaian dengan perkembangan masyarakat

yang  semakin demokratis, egaliter  (equality before the law) dan berdasar-

kan rule of law.          

Penggunaan  istilah Pribumi dan  Non Pribumi  juga sudah tidak sesuai de-

ngan perkembangan dan tuntutan jaman, terkesan diskriminatif dan berten-

tangan dengan jiwa pasal 27 UUD 1945. Sebutan pribumi dan non pribumi

rentan  sebagai  pemicu dan pemacu konflik  horisontal  dalam masyarakat

Indonesia. Penghapusan istilah tersebut telah dilakukakn melalui inpres No.

26 Tahun 1988  tentang Penghentian Istilah  Pribumi dan Non Pribumi da-

                  lam Semua Rumusan dan  Penyelenggaraan  Kebijakan  Perencanaan Pro-

                  gram, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan demikian untuk  selanjutnya  penduduk Indonesia  hanya  ada  dua,

yaitu  Warganegara  Indonesia dan Orang Asing  yang bertempat  tinggal di

Indonesia.

                  Tentang  orang-orang  bangsa  lain  yang   disyahkan  sebagai  warganegara

Indonesia  adalah orang-orang  peranakan  Belanda, Arab  dan Timur Asing

lainnya, termasuk pula orang-orang yang sebelumnya  berkewarganegaraan

lain (orang  asing). Mereka  bisa  menjadi  warganegara  Indonesia  melalui

peraturan perundangan yang berlaku. Syarat umum bagi  orang bangsa lain

yang  ingin   menjadi  warga  negara   Indonesia, adalah   mengakui  negara

Indonesia  sebagai  tanah   airnya, bersikap   setia  kepada  negara  republik

Indonesia  dan   bertempat  tinggal  di  Indonesia  selama  5  tahun berturut-

turut.

                            Dalam  peraturan  perundang-undangan mengenai  kewarganegaraan

Indonesia, yakni  UU  No. 12  tahun 2006  dinyatakan  bahwa  orang  asing

dapat memperoleh  Kewarganegraaan  Republik  Indonesia  dengan melalui

permohonan. Sedangkan  tata  cara bagi orang asing untuk memperoleh ke-

warganegaraan. Syarat bagi orang asing unuk melakukan  pewarganegaraan

antara lain:

a). Mengajukan menjadi WNI;

b). Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat

5 (lima)  tahun  berturut-turut  atau  paling  singkat 10  (sepuluh)  tahun

tidak berturut-turut;

c). Sehat jasmani dan rohani;

d). Dapat  berbahasa  Indonesia  serta  mengaku   dasar  negara  Pancasila

dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e). Tidak pernah dijatuhi  pidana karena  melakukan  tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

                      f). Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan RI tidak menjadi berke-

warganegaraan ganda;

g). Mempunyai pekerjaan dan/atau betrpenghasilan tetap; dan

h). Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

                  Jadi bangsa  lain  yang ingin menjadi warganegara Indonesia perlu melaku-

kan upaya-upaya hukum tertentu (stelsel aktif/pewarganegaraan aktif) agar

dapat   diterima  sebagai  warganegara  Indonesia. Cara  ini  sering   disebut

pewarganegaraan aktif, sedangkan kelompok warganegaranya disebut war-

ganegara by registration atauwarganegaradengan stelsel aktif. 

                           Warganegara Indonesia belum tentu menjadi penduduk Indonesia.

                  Kriteria seseorang dikatakan penduduk adalah domisili atau tempat tinggal.

Warganegara Indonesia yang tinggal di Indonesia disebut warganegara

Indonesia, sedang warganegara Indonesia yang tinggal di luar Indonesia (di

luar negeri) bukanlah penduduk  Indonesia, dia akan menjadi  penduduk  di

negara yang ditempatinya, ia menjadi orang asing di negara tesebut.

Contohnya  seorang  duta  besar  atau  seorang   yang   berkewarganegaraan

Indonesia yang  studi  di  luar  negeri. Begitu  juga warganegara  asing  bisa

menjadi penduduk Indonesia, karena  bertempat  tinggal  di wilayah  negara

Indonesia.

Perbedaan  antara  penduduk   negara   yakni  warganegara  dan  orang

asing, adalah kedudukan  hukum  terhadap  negara. Warganegara  memiliki

hak dan  kewajiban yang  penuh terhadap negara. Warganegara mempunyai

hak-hak yang  wajib  diakui (recognized), dihormati (respected), dilindungi

(protected), difasilitasi (facilitated) dan dipenuhi (fulfiled) oleh negara.

                  Sebaliknya warganegara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada ne-

gara yang merupakan hak-hak negara  yang juga  wajib  diakui (reconized),

dihormati (respected)  dan  juga  ditaati  atau   ditunaikan  (complied)  oleh

setiap  warganegara (Jimly Asshidigie, 2006). Sedangkan orang asing yang

merupakan  penduduk  negara memiliki  hak  dan  kewajiban yang terbatas

dalam hubungannya dengan negara yang mejadi tempat tinggalnya.

Hak orang asing diantaranya adalah perlindungan terhadap keselamatannya

, sedangkan kewajibannya  antara: lain  harus taat dan meghormati hukum,

adat budaya dan agama yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia.

B. Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia

1. Hubungan Warganegara dengan Negara

Hak dan kewajiban warganegara muncul sebagai akibat adanya hubung-

an antara warganegara dengan  negara. Hubungan  antara  warganegara dapat

dilihat dari  berbagai  perspektif, diantaranya perspektif hukum, politik, kesu-

silaan  dan kebudayaan  (Cholisin, 2007). Dari  perspektif  hukum didasarkan

pada  konsepsi, bahwa  warganegara  adalah  seluruh individu  yang memiliki

               ikatan hukum dengan suatu negara. Hubungan yang  bersifat yuridis ini dibe-

dakan menjadi (a) hubungan  hukum yang sederajad dan tidak sederajad dan

               (b) hubungan hukum timbal balik dan timbang timpang.

Hubungan hukum  warganegara  dengan negara yang  baik, adalah hubungan

hukum yang sederajad dan timbal  balik. Antara  warganegara dengan negara

sesungguhnya  tidak  ada perbedaan  kedudukan  tinggi  atau  rendah. Artinya

apa yang menjadi hak wargnegara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi

oleh  negara, sebaliknya  yang  menjadi  kewajiban  warganegara  merupakan

hak negara. Dengan posisi yang sederajad dan timbal balik inilah, maka antar

keduanya  dapat saling menggugat, manakala hak dan kewajiban yang timbul

dari keduanya diabaikan. Hal inilah yang disebut hubungan timbal balik antar

warganegara dan negara.

Dalam hubungan  hukum  yang tidak  sederajad  dan timbang  timpang, dapat

terjadi apabila negara berkuasa atas rakyatn/warganya, sehingga akan muncul

hegemoni negara  terhadap warganegara. Sebaliknya jika rakyat/warganegara

berada di  atas  negara, maka  masyarakatlah  yang  memenangkan  hegemoni

terhadap negara. Jika  negara  memenangkan hegemoni  atas rakyat/wargane-

garanya, maka  akan  menimbulkan  kehidupan politik yang tidak demokratis

serta  berpotensi  terjadi  penindasan  oleh  negara  terhadap  rakyat, sehingga

menimbulkan pemerintahan yang tiran, otoriter dan totaliter). Sebaliknya jika

rakyat/masyarakat yang  memenangkan hegemoni  terhadap negara, maka na-

sib negara semata-mata hanya sebagai alat begi  kelompok-kelompok masya-

rakat yang saling memiliki kepentingannya sendiri-sendiri(lihat ormas-ormas

radikal, keberadaan kelompok preman Jhon Key). Bagaimana dengan kelom-

pok elit partai yang mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri?.

Bentuk hubungan  politik  warganegara  dengan negara  pada  dasarnya,

adalah keinginan warganegara untuk  mempengaruhi  pemerintah negara agar

kepentingannya berupa nilai-nilai politik dipenuhi oleh pemerintah/negara.

Nilai-nilai  politik   warganegara  tersebut  menurut  W. Deutsh, sebagaimana

dikutip  dalam  Cholisin, (2007) yang  meliputi: kekuasaan, kekayaan, pendi-

dikan, ketrampilan, kesehatan, respek, afeksi, kebajikan, keamanan dan kebe-

basan, ini  semua  dituangkan ke dalam  konstitusi (lihat Pembukaan UUD 45

alinea  ke 4  dan  Pasal 26 sampai dengan  pasal 34 UUD 45). Adapun bentuk

hubungan  politik antara warganegara dengan negara dapat berupa kooperatif

(kerjasama), paternalistik (negara  sebagai patront, sedang kelompok  sosial/

masyarakat sebagai client).

Perihal  hubungan  antara  negara  dengan warganegara  dalam sejarah pernah

dikemukakan  oleh  para  founding father  pada sidang  I BPUPKI  tanggal 31

Mei -1 Juni 1945, antara lain  Bung  Karno yang  menyatakan  bahwa  negara

Indonesia  yang  kita  dirikan  haruslah  negara  gotong  royong, sedang  Moh

Hatta menghendaki negara  pengurus, kita membangun  masyarakat baru ber-

dasarkan gotong-royong, sedangkan Mr. Soepomo  mengajukan bentuk ideo-

logi dalam  hidup berbangsa  dan bernegara, yakni 1). Paham Individualisme,  

               2). Paham Kolektivisme (Komunisme) dan 3). Paham Integralistik.

Beliau dengan sangat meyakinkan menolak paham individualisme dan kolek-

tivisme dan menyarankan  pahan intgralistik yang  dinilai lebih sesuai dengan

semangat kekeluargaan yang berkembang di masyarakat kita (Risalah Sidang

BPUPKI dan PPKI). Dalam  paham  integralistik  memberikan makna bahwa

semua  untuk  semua, tidak  mendominasikan   untuk  kelompok  yang   besar

(dominasi mayoritas) dan kelompok yang  kecil (tirani minoritas), semua ter-

tergantung  dari kepentingan (mendesak) dan skala prioritas. Manifestasi dari

bentuk negara  yang  integralistik  tertuang di dalam pasal 1 UUD 1945, yang

               menyatakan  bahwa, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berben-

               tuk  republik, negara  yang  berkedaulatan  rakyat  (demokrasi) dan   negara

               hukum.

Paham negara hukum yang demokratis  sesungguhnya dapat menggambarkan

pola  hubungan  warganegara  dengan  negara.  Dalam   negara  hukum  yang

demokratis, warganegara/rakyat  dipandang sebagai sumber kedaulatan (lihat

ayat ke 2), memiliki  hubungan  yang   sederajad  dengan  negara serta semua

warganegara mempunyai  kedudukan  hukum yang  sama (equality before the

               law).

Oleh karena itu  negara hukum  yang demokratis, hendaknya  pola  hubungan

negara dan warganegara yang  dibangun adalah  hukum yang  sederajad serta

timbal balik.

Sedangkan perihal hubungan negara dengan warganegara terdapat pada pasal

26 sampai pada pasal  34 UUD 1945, yang isinya  menyatakan  status warga-

negara, kedudukan  hukum  warganegara  dalam  negara, hak  dan  kewajiban

warganegara serta hak dan kewajiban negara.

2.  Kedudukan (Status) dan Peran (Role) Warganegara

Seseorang yang berkedudukan sebagai warganegar Indonesia, maka ia

memiliki  status  sebagai warganegara  Indonesia. Status  sebagai wargnegara

berbeda dengan orang yang berstatus sebagai orang asing. Perbedaan ini akan

ditunjukkan  dengan  adanya  seperangkat  peran  (role), hak   dan  kewajiban

selaku warganegara.

Antara status dan peran  mempunyai hubungan  yang erat, karena status sese-

orang akan  menghasilkan peran dari status  tersebut. Peran merupakan aspek

yang  dinamis dari  status, peran  menunjuk  pada  apa  yang  seharusnya  kita

lakukan berdasarkan status tersebut. Oleh karena itu berstatus sebagai warga-

negara,  kita   memilik  peran  pula  sebagai  seorang  warganegara. Peran  itu

itu akan tercermin dengan adanya  sejumlah hak, kewajiban  dan kewenangan

sebagai warganegara.

               Adapun   pembagian  pola   peranan  (role)  warganegara  menurut   Soerjono

 

Soekamto (19820, adalah sebagai berikut:

1). Peranan Ideal yaitu peranan yang diharapkan dari status itu, misal: peran-

an ideal dari seorang pemimpin/ayah.

2).  Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (peranan yang dinginkan).

                      Misal, seorang  ibu yang ingin berperan sebagai seorang kakak bagi anak

perempuannya yang sudah menginjak remaja/dewasa.

3).  Peranan  yang  dikerjakan, yaitu peranan yang dilakukan  individu sesuai

dengan kenyataan, misal seorang murid.

                 Menurut  Padmo  Wahyono  (19830),  status  seorang   warganegara  terbagi

4 macam, yakni status positif, negatif, aktif dan pasif.

                 (1). Status  Positif, yang  dimaksudkan, adalah  setiap   warganegara  berhak

memperoleh sesuatu yang positif dari negara terutama yang berhubung-

an  dengan  upaya  pemenuhan  untuk   mewujudkan  kemakmuran  dan

dan kesejahteraan. Negara  tidak  boleh  pasif, tetapi  harus  selalu  aktif

untuk  mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warganya.

                 (2). Status  Negatif, yang  dimaksudkan  bahwa  warganegara  berhak  untuk

menolak  atau  tidak  dicampuri  oleh  negara dalam hal-hal tertentu ter-

utama menyangkut hak-hak yang bersifat pribadi (privat).

      Misal, tentang:  menganut  agama,  memilih  pasangan   hidup, memilih

pendidikan, memilih pekerjaan dan memilih dalam pemilu.       

                 (3). Status Pasif, diartikan sebagai kepatuhan warganegara kepada pemerin-

tah berserta hukum dan peraturannya dan hukum yang bersumber pada

keadilan dan kebenaran. Contohnya, mematuhi  peraturan lalu-lintas, ti-

dak main  hakim sendiri, membayar pajak. Status  Pasif  sangat  penting

untuk dilaksanakan oleh warganegara,  agar  organisasi   pemerintahan/

negara dapat berjalan dengan  baik.

                 (4). Status Aktif, adalah keterlibatan secara aktif warganegara  dalam organi-

sasi negara. Status  ini pada prinsipnya merupakan partisipasi wargane-

gara dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.      

Berdasakan 4 status tersebut, maka  warganegara  memiliki 4 macam peranan

(role),  yakni  peranan  positif, peranan  negatif, peranan pasif  dan  peranan              

                aktif   (Cholisin, 2007).

               Empat (4) macam peranan/peran (role) tersebut, adalah:

               a). Peranan Positif,yakni  aktivitas  warganegara untuk minta pelayanan dari

negara  untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya. Contoh sekelompok warga

yang meminta pemerintah daerah untuk membangun jalan atau jembatan.

b). Peranan Negatif, yakni  aktivitas  warga  untuk  menolak  campur  tangan

pemerintah  dalam persoalan pribadi. Misal seorang warga menolak cam-

pur tangan pejabat dalam hal membagi harta warisan keluarganya.

c). Peranan Pasif, yakni  kepatuhan  warganegara  terhadap hukum/peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Misal, membayar pajak.

               

               d). Peranan Aktif, yakni  aktivitas  warganegara,  untuk  mempengaruhi kebi-

jakan  publik. Contoh  ikut  serta dalam  memberi  masukan  pada  sebuah

cangan undang-undang (RUU), misal RUU tentang Rahasia Negara, yang

natinya akan disahkan menjadi sebuah undang-undang .            

             Status (kedududkan) sebagai  warganegara  Indonesia, baik aktif, pasif, positif

maupun  negatif  mempunyai  kedudukan  yang  sama dan  diperlakukan sama

pula. Negara Indonesia  adalah  negara  demokrasi, yang  meliputi  demokrasi

politik, ekonomi dan sosial. Salah satu  ktriteria/ciri negara demokrasi, adalah

adanya  pengakuan akan persamaan kedudukan (status), hak warganegaranya,

baik  dalam bidang  politik, ekonomi  maupun sosial. Hal ini  jelas dinyatakan

secara tegas dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa ” segala warganegara

              bersamaan  dalam  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan dan

              wajib  menjunjunhg  tinggi  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada

              kecualiannya

3. Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia

                    Warganegara dalam peranan/peran (role) mempunyai  sejumlah hak dan

kewajiban  pada  negara, begitu  juga  dengan  negara   mempunyai  sejumlah

hak dan kewajiban pada warganegara.

            Pengaturan  akan  hak  dan  kewajiban  warganegara maupun  negara tertuang

dalam berbagai peraturan  perundang-undangan negara.

Pada jaminan akan hak dan kewajiban warganegara maupun  negara tertuang

di dalam konstitusi  negara  (Pembukaan  UUD  1945)  dan  Undang-Undang

tahun 1945.

Hak dan  kewajiban  antara  negara  satu  dengan  yang  lainnya  berbeda-beda

sesuai  dengan   pengaturan  yang   ada  dalam   undang-undang   dasar  negara

mereka. Di  Indonesia  pengaturan  tentang  hak  dan   kewajiban  warganegara

maupun  negara  tertuang di  dalam  Pembukaan  UUD 1945  Alinea  ke 4  dan

UUD 1945 pasal 26 sampai pasal 34, yang kemudian akan ditindak lanjuti me-

lalui   undang-undang,  keputusan  menteri  dan  seterusnya,  yang  merupakan

petunjuk   pelakasanaan  (juklak)   dan  petunjuk  teknis  (juknis).  Coba   ingat

kembali  tentang: Sistem  Perundang-Undangan  Negara  Republik   Indonesia,

hierarkis nilai:nilai dasar, nilai instrumen dan nilai praksis serta 3 asas hukum:

lex specialis  derogat  legi  generalis, lex superior derogat legi inferiori dan lex

posteriori derogat legi apripori).

Secara  garis besar hak  warganegara  Indonesia  tertuang di dalam  Alinea

Ke 4 Pembukaan UUD 1945  dan  di  dalam  pasal  26  sampai  pasal  34 UUD

1945, adalah sebagai berikut:

1). Hak Warganegara:

a). Hak  warganegara  untuk  memperoleh  perlindungan, kesejahteraan  dan

pendidikan

Hal ini termaktub  di  dalam   Pembukaan  UUD  1945  aline  ke 4,  yang

berbunyi: kemudian  daripda  itu untuk  membentuk  suatu pemerintahan

                      Negara  Indonesia yang melindungi  seluluruh  tumpah  darah Indonesia

                      dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan

                      bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia………………………………….

                      ………………………….serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh

                      rakyat Indonesia. 

b). Pasal 26 ayat (1)dan (2) UUD 1945, yakni hak menjadi warganegara dan

dan penduduk.

c). – Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yakni  hak  untuk mendapatkan pekerjaan

dan penghidupan yang layak.

– Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, yakni hak untuk membela negara.

d). – Pasal 28 UUD 1945, yakni hak berserikat, berkumpul dan berpendapat.

– Pasal 28 A sampai I UUD 1945 mengenai hak  asasi  manusia  dan  hak

dasar manusia.

e). Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yakni hak dalam memeluk agama.

d). Pasal 30 ayat (1) UUD 1945,  yakni hak dalam usaha pertahanan negara.

f). Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yakni hak  untuk  mendapatkan  pengajaran

dan pendidikan

g). Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yakni kebebasan masyarakat dalam meme-

lihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

h). Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) sampai ayat (4) , yakni hak ekonomi untuk

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

i). Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yakni hak mendapatkan jaminan sosial.

2). Kewajiban warganegara meliputi:

a). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni kewajiban warganegara  untuk men-

mentaati hukum dan pemerintahan.

membela negara.

c).  – Pasal 28 J ayat (1), yakni kewajiban menghormati hak asasi manusia.

– Pasal 28 J ayat (2), yakni  wajib tunduk kepada pembatasan yang dite-

tapkan dengan undang-undang.

d). Pasal  31  ayat  (2), yakni kewajiban  mengikuti  pendidikan   dasar  dan

menengah.

e). Pasal 30 ayat (1), yakni  yang  menyatakan  kewajiban  warganegara da-

lam upaya pertahanan negara.

Kewajiban warganegara pada  dasarnya adalah  hak negara. Negara  adalah

Sebagai organisasi  kekuasaan  yang  memiliki  sifat  memaksa (imperatif),

memonopoli  dan  mencakup  semua  hal. (lihat  deifinisi   negara  menurut

Meriem Budihardjo). Oleh karena itu hak negara untuk ditaati dan dilaksa-

nakan hukum-hukumnya yang berlaku di seluruh negara (unifikasi).

Hak-hak  warganegara  wajib untuk  diakui (reconized), wajib untuk dihor-

mati (respected) , dilindungi (protected),  difasilitasi  (facilitated), serta  di

penuhi   (fulfilled)  oleh   negara. Negara   dibentuk  dan  didirikan  dengan

tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya.

Pengertian hak warganegara dan hak asasi manusia perlu dibedakan.

Hak warganegara timbul sebagai akibat hukum dari  hubungan antara war-

ganegara dengan negara. Setiap  hubungan  hukum selalu  akan melahirkan

kekuasaan  (hak)  dan  kewajiban. Jadi  menurut hal  ini  adalah  kekuasaan

atau wewenang  yang  oleh hukum  diberikan kepada  seseorang  dari yang

menjadi lawannya, ialah kewajiban. Kekuasaan ini oleh  hukum  diberikan

kepada seseorang, karena hubungan  hukum dengan  orang lain atau puhak

yang selanjutnya disebut dengan hak (Suria Kusuma,1986), Pengertian lain

dari hak, adalah sesuatu yang  harus diterima/didapat. Misal, hak anak ada-

lah untuk mendapat perlindungan dan pendidikan dari orang tua, hak yang

diperoleh warganegara antara lain:mendapatkan/memeperoleh kesejahtera-

an, pendidikan  dan perlindungan dari pemerintah/negara. Jadi hak bisa di-

sebut  sebuah  kekuasaan/wewenang yang  oleh  hukum  diberikan  kepada

seseorang dari yang  menjadi lawannya, ialah  kewajiban, yakni  orang lain

untuk  mengakui  kekuasaan itu, sedangkan  kewajiban  adalah  tugas yang

harus dikerjakan/dilakukakan/diberikan oleh manusia  untuk dipertahankan

dan membela haknya. Hak  warganegara  pada dasarnya adalah kekuasaan/

kewengangan  yang  dimiliki warganegara yang oleh hukum negara diberi-

kan  atau  ditetapkan. Oleh karena itu  hak  warganegara setiap  negara bisa

bisa berbeda  sesuai  dengan  penetapan  dari hukum  negara yang bersang-

kutan.

Sedangkan hak asasi manusia adalah kebutuhan dasar yang  memang telah

dimiliki oleh manusia  sejak ia lahir. Hak asasi manusia adalah melekat pa-

da hakekat  dan  keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan serta

merupakan anugrahNya. Hak warganegara setiap negara berbeda dikarena-

kan perbedaan penetapan konstitusinya, sedangkan hak asasi manusia  ada-

sama, karena bersifat  universal, berlaku  bagi  siapa saja, dimana  saja dan

kapan saja.

C. Kewarganegaraan Indonesia

Telah dijelaskan sebelumnya, seperti apa yang dikemukan oleh Paulus,

bahwa konsep kewarganegaraan memiliki dua pengertian, yakni pengertian

yuridis dan sosiologis serta pengertian  formal dan material. Pengertian yu-

ridis-sosiologis menunjuk pada ikatan seseorang dengan negara.

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum

seseorang dengan negara, sedang  dalam arti  sosiologis, yakni  ikatan yang

terjadi tidak berupa  ikatan  hukum, tetapi  karena  adaya  ikatan emosional,

seperti  ikatan  perasaan, keturunan, nasib, ikatan  sejarah  dan ikatan  tanah

air. Dengan kata lain ikatan ini lahir dari pengahyatan orang yang  bersang-

tan terhadap negara dan bangsa (wawasan nasional/wawasan nusantara).

Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk  pada hal ihwal pada umum-

nya berada di  dalam  ranah  hukum  publik  serta  membicarakan  masalah-

masalah kewarganegaraan, sperti: siapakah warganegara itu, bagaimana ke-

hilangan kewarganegaran dan sejnisnya. Kewarganegaran dalam arti mate-

rial  menunjuk  pada  akibat  dari   status  kewarganegaraan, yakni  hak  dan

kewajiban warganegara.

Sejak Indonesia  merdeka pengaturan  masalah  kewarganegraan, baik

dalam arti formal maupun material  sudah diupayakan  masuk dalam negara

maupun   perundang-undangan  negara, dalam UUD 1945  yang asli. Isi ke-

warganegraan  termuat dalam  pasal 27 sampai  34 UUD 1945, yang  di da-

lamnya berisi hak dan kewajiban warganegara maupun kewajiban negara.

Dalam hal  hukum kewarganegaraan  (arti formal), pengaturan masalah ke-

warganegaraan Indonesia  pertama kali  diatur  dalam UU No. 3 tahun 1946

tentang Warganegara dan  Penduduk Indonesia. Dalam perekembangan nya

UU  ini  mengalami  perubahan  yang  secara  berurut-turut, adalah  sebagai

berikut:

  1. UU No. 6 tahun  1974  tentang  Perubahan  atas  UU  No. 3  tahun  1946

tentang Warganegara dan Penduduk Negara

  1. UU  No. 8 tahun 1974 tentang  Memperpanjang Waktu  untuk Mengaju-

kan Pernyataan Berhubung dengan Kewarga Negara Indonesia

  1. UU  No.  11  tahun  1948  tentang  Memperpanjang  Waktu  Lagi  untuk

Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarga Negara Indonesia

  1. UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganenagraan republik Indonesia
  2. UU No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan atas pasal 18 UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  3. UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dengan demikian  untuk saat  ini perihal  hukum  kewarganegaraan  di atur

dalam  UU  No. 12 tahun 2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indo-

nesia

Adapun perturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh peme-

rintah Indonesia sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, adalah:

a.  Peraturan pemerintah RI No. 2 tahun 2007 tentang Tata  Cara Memper-

oleh, Kehilangan, Pembatalan  dan  Memperoleh  Kembali Kewargane-

garaan Republik Indonesia

b. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No. M.01-HL.  30.01 tahun

2006 tentang  tata cara  untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI berda-

sarkan pasal 41 dan  Memeperoleh  Kembali  Kewarganegaraan RI ber-

dasarkan pasal 42 UU No. 12 tahun 2006 tentang  Kewarganegaraan RI

c. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No  M.02-HL  tahun   2006

tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Wargane-

gara Indonesia

About Sugeng Siswanto

Anak Biasa... Disaat ada Kesempatan & waktu luang Sekedar berbagi Cerita & apa yang aku ketahui kedalam blogg sederhanan ini. Semoga bermanfaat buat yang udah nyasar kesini. =>Salam Persahabatan. 【ツ】

Posted on September 14, 2012, in kewarganegaraan, kuliah, polites, Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: