BAB. III. KEWARGANEGARAAN

A. Konsep Kewarganegaraan

Warganegara dan kewarganegaraan merupakan dua hal yang berkaitan.

John J Cogan dan Ray Derricott membuat definisi  kedua hal  tersebut secara

berkesinambungan  bahwa: Warganegara  adalah  anggota  syah  dari  suatu

              masyarakat, sedang kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari

              seorang  warganegara.  Dalam  definisi  lain  dikatakan, bahwa  Kewargane-

              garaan merupakan keanggotaan dalam  komunitas politik  (yang dalam seja-                

              rah  perkembangannya di  awali pada  negara  kota  polis,  namun  sekarang

              telah berkembang pada keanggotaan suatu negara). Kewarganegaaan mem-

bawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Orang  yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut Citizen.

Berdasarkan pendapat Roger M Smith, kewarganegaraan dipahami:

1). Sebagai  hak yaitu  hak  politik  untuk  berpartisipasi  dalam proses peme-

rintahan.

2). Sebagai status hukum yang secara syah diakui sebagai anggota dari komu-

nitas politik negara yang berdaulat.

3). Keanggotaan dari  sustu komunitas, kewarganegaraan menunjuk pada aso-

siasi/keterikatan orang tidak hanya pada negara, tetapi juga komunitas lain

(keluarga, klub, universitas dan komunitas politik yang lebih luas lagi);

4). Seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidak hanya mengimplika-

sikan  adanya keanggotaan,  tetapi  juga  ketentuan-ketentuan  dan  prilaku

warganegara. Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat tindakan.

Handbook: Making  Sense of  Citizenship, menyatakan  bahwa  konsep kewar-

ganegaraan memiliki arti sebagai berikut:

Kewarganegaran mencakup: 1). Keanggotaan  yang  dengannya  terdapat  hak

dan  kewajiban  terhadap  komunitas, 2). Tindakan  dalam  kehidupan  dan  ke

3). Kewarganegaraan  mencakup  pula  aktivitas  membantu  manusia menjadi

warganegara yang aktif, terbuka dan bertanggung jawab.

Menurut  Bryan S Turner, kewarganegaraan  merupakan  seperangkat praktik

atau tindakan  yang mencakup  yudisial,  politik, ekonomi  dan  budaya  yang

dapat  menentukan  seseorang  sebagai  anggota  masyarakat  yang kompeten,

sebagai konsekuensinya membentuk aliran sumber daya kepada orang-orang

dan kelompok-kelompok sosial.

Ada tiga (3) hal yang bisa disimpulan dari definisi ini, yakni:

1). Kewarganegaraan bukan semata-mata hak/status legal formal, tetapi suatu

identitas yang beragam.

2). Kewarganegaraan  tidak  pasif, tetapi  bersifat  aktif (bahwa  hak itu perlu

diperjuangkan).

3). Kewarganegaraan   bukan  hanya   berhubungan   dengan   negara/nation,

tetapi terkait dengan banyak ragam komunitas sebagai identitas seseorang

, misal komunitas atas dasar region, etnik, sex, bahasa, agama dan kelom-

pok sosial lainnya.

Cogan dan Derricott (1998) mengidentifikasi adanya 5 (lima) atribut kewar-

                ganegaraan ( The five attributes of citizenship), yakni:  

                  1). Sense of identity (perasaan identitas)

                  2). The enjoyment of certain rights (pemilikan hak-hak tertentu)

                  3). The fulfiment   of  corresponding  obligations  (pemenuhan  kewajiban-

kewajiban yang sesuai)

                 4).  A degre of intterest ang involvement in public  affair (tingkat ketertarik-

an dan ketrelibatan dalam masalah publik)

5).  An  acceptance  of  basic  social values  (penerimaan terhadap nilai-nilai

                       sosial dasar)

Dari pelbagai  pendapat tentang  kewarganegaraan kiranya dapat disimpul-

kan, bahwa  kewarganegaraan  menunjuk  pada  status  seseorang  sebagai

                  anggota dari suatu  komunitas bahkan  beragam  komunitas.

Kepemilikan akan status tersebut menyiratkan bahwa terkandung di dalam-

nya seperangkat  karakteristik. Identitas, hubungan  dengan warga  lain dan

komunitas,  hak  dan  kewajiban  (tanggung   jawab),  dan  prilaku/tindakan

hidup yang diperjuangkan.

Dalam rumusan yang lebih umum, kewarganegaraan adalah  bentuk  iden-

                  titas yang memungkinkan individu-individu  merasakan  makna  kepemilik-

                  an, hak dan kewajiban sosial dalam  komunitas  politik  (negara); hubung-

                  an antara  rakyat  dengan  negara  berdasarkan  asas  resiprokalitas (pro- 

                  porsional)  antara hak dan kewajiban.

Melalui penulusuran sejarah Derek  Heater sampai  pada  simpulan, bahwa

Kewarganegaraan adalah suatu bentuk identitas politik dari seorang indi-

                  vidu. Bentuk  identitas  sosial  politik   itu  berbeda-beda   tergantung  pada

sistem politik yang dianutnya , dimana warga negara itu berada.

Heater menemukan adanya 5 (lima) bentuk , yakni  sistem  feodal (feudal),

                  monarkhi (monarchical), tirani (tyranical), nasianal (nasional) dan sistem

                  kewarganegaraan (citizenship).                                                                       

                   1). Dalam sistem feodal, hubungan warganegara dengan komunitas politik-

nya bersifat herarkis, artinya status hubungan itu  ditentukan  berdasar-

kan keterikatan antara budak dengan sang majikan/tuan yakni raja.

tuan/raja, sedangkan raja memberikan bentuk perlindungan.

2).  Dalam sistem kerajaan (monarkhi), raja sebagai penguasa tunggal yang

mempunyai  kedudukan/kekuasaan  atas  warganya. Warga  diharapkan

menunjukan semangat  kesetiaan/loyalitas  kepada  raja yang  dianggap

sebagai  lambang  negara. Kesanggupan  yang  diharapkan  dari warga-

nya paling tidak adalah kepatuhan yang bersifat pasif, karena  pada da-

sarnya hal itulah yang dibutuhkan/dikehendaki oleh sang raja.

3). Sistem tirani  ditunjukkan dengan  bentuk pemerintahan otoriter terma-

suk totaliter  dan  keditaktatoran. Dalam  sistem  ini, kedudukan  warga

jauh lebih  rendah  karena diakibatkan dari  tujuan yang  kuat akan du-

kungan  terhadap rezim  penguasa. Pandangan  politiknya  adalah pen-

dapat  yang  dihidupkan oleh penguasa dan  satu-satunya  kemampuan

warga dibutuhkan adalah kemampuan untuk terlibat dalam pengerahan

dukungan terhadap sang tiran tersebut.

4). Dengan sistem nation, mereka mengakui stausnya sebagai anggota dari

suatu  kelompok budaya. Perasaan  yang  berhubungan  dengan bentuk

identitas ini adalah kecintaan pada bangsa dan kesadaran pada badaya.

Dengan demikian pengetahuan tentang apa yang telah dibuat dan yang

masih dijalankan  agar negara menjadi  besar adalah  kompensasi yang

dibutuhkan.

5). Pada sistem kewarganegaraan, hubungan warga tidak seperti yang ter-

dapat dalam  sistem  feodal, monarkhi, tirani  dan nasional  melainkan

berhubungan  dengan  gagasan  tentang  bernegara. Identitas warga di-

badikan di dalam  hak-hak  yang  diakui  oleh  negara  dan  kewajiban-

kewajiban  yang   dijalankan  oleh  warganegara. Semua  warganegara

memiliki status  yang setara. Warganegara  yang  baik  adalah  mereka

yang merasakan  kesetiaan pada  negara dan  memiliki  rasa  tanggung

jawab dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya, sebagai  konsekuensinya

mereka butuh ketrampilan dan  kecakapan yang  berkaitan dengan par-

tispasinya selaku warganegara.

B. Perspektif Teori Kewarganegaraan

Terjadi  perbedaan  pendapat mengenai  konsep  kewargnegaraan se-

suai dengan perspektifnya masing-masing, diantaranya:

1). Pendapat   Ronald   Beiner  dalam   bukunya  Theorizing  Citizenship

(1995), mengemukakan  adanya  3  teori  kewarganegaraan,   yakni:

                            liberal, communitarian dan republican.

2). Herman Van Gunstreren dalam Sapriya (2006)  mengemukakan ada 3

                            Teori  dasar  kewarganegaan  yang  berkembang  dan menjadi kajian

ilmiah, yakni: liberalisme, komunitarianisme dan republikanisme.              

3). Derek Heater  dalam  bukunya:  A  Brief  History  of Cizenship (2004)

menyatakan  bahwa berdasar  sejarah perkembangannya, teori kewar-

ganegaraan  dibedakan  antara tradisi republikan (the  civic tradition)       

                            dengan tradisi liberal (liberal tradition). 

Sejalan dengan  pendapat umum, maka dapat  disimpulkan  bahwa  teori

kewarganegaraan mencakup: liberal, komunitarian dan republikan.

                       1). Teori Kewaganegaraan liberal (Liberalism)

                       2). Teori Kewarganegaraan komunitarian (Communitarianism) 

                       3). Teori Kewarganegaraan Republikan (Republicanism)

                1). Teori Kewarganegaraan Liberal (Liberalism)

Teori ini  muncul  pada  abad 17 dan  18  serta  berkembang  kuat  pada

abad 19 dan 20. Teori  ini tentang kewarganegaraan dimulai dari pandangan

yang bersifat individualistis. Teori  ini bersumber dari ideologi individualis-

                 me yang berpahamkan kebebasan individu terutama kebebasan dari campur

                 tangan negara dan masyarakat.                  

                 Teori ini juga  berpendapat bahwa  warganegara sebagai  pemegang otoritas

                 untuk menentukan  pilihan  dan hak. Berdasarkan  aksioma teori ini meman-

dang warganegara  secara individual  memaksimalkan  keuntungan yang di-

milikinya , yakni  menentukan  pilihan  tindakan  yang  akan  mengantarkan

pada hasil tertinggi dikalikan peluang situasi yang akan terjadi.

Perspektif ini bercirikan  penekanan  pada individu, dan  kapasitas  individu

untuk mengubah  identitas  kelompok  atau  kolektif, untuk  menghancurkan

belenggu  identitas pasti (status  sosial,  hirarkis,  peran  tradisional), untuk

menentukan ulang tujuan seseorang. Teori kewarganegaraan liberal  mene

kankan pada konsep kewarganegaraan yang berbasis pada hak.

Peter H Scuck dalam Liberal Citizenship (2002) menyatakan bahwa penga-

ruh  besar  dari teori ini  diawali oleh  penjelasan  secara sistematis  melalui

John locke dan  J S Mill. Menurut Locke  individu  dianugerahi dan  dihiasi

                 oleh Tuhan dengan hukum  alam dan berupa hak-hak  alamiah. Individu se-

belumnya  hidup dalam alam  alamiah, kemudian  masuk  dalam kehidupan

masyarakat  politik. Teori  Locke  tentang  kepemilikian  (Locke’s  theory of

property) menyebutkan ada tiga (3) elemen  sentral  bagi   kewarganegaraan

liberal. Pertama, individu  dapat  menciptakan  kekayaan  atau  kepemilikan

dan menambah  dominasi  kepemilikan  itu melalui kerja. Kedua, perlidung-

an terhadap  kepemilikanmerupakan fungsi utama hukum dan pemerintahan

dan Ketiga, pelaksanaan yang sah menurut hukum atas hak-hak kepemilikan

secara alamiah mengasilkan ketidakmerataan yang adil. JS Mill berpendapat

bahwa  individualitas dan  kepentingan diri  merupakan sumber  bagi kema-

juan  dan  kebaikan  sosial. Menurut  Peter  H  Suchuk  ada  5 Prinsip Dasar

                 Teori  Liberal  KlasikPertama, mengutamakan  kebebasan  individu  yang

dipahami  sebagai  kebebasan  dari  campur  tangan negara, Kedua, proteksi

yang  luas  terhadap kebebasan  berpikir,  berbicara  dan  beribadah,  Ketiga,

kecurigaan  yang dalam  terhadap kekuasaan  negara dalam mengatasi  indi-

vidu, Keempat,  pembatasan  kekuasaan  negara  pada  bidang  atau aktivitas

individu dalam  berhubungan  dengan  yang  lain,  serta  Kelima,  anggapan

yang  kuat  dapat  dibantah  mengenai kebaikan hati dalam hal masalah pri-

badi seta bentuk lain yang mendukung pribadi.

Sedangkan salah satu teori  liberal modern, adalah  yang dikemukakan oleh

                  TH Marshall  dalam  bukunya Citizenship  and Social  Class (1950), menu-

rutnya  kewarganegaraan  diartikan sebagai status yang dianugerahkan bagi

mereka sebagai  anggota  komunitas  yang  mencakup hak sipil, hak politik,

dan hak sosial. Jadi kewarganegaraan di dasarkan  atas elemen hak dan ber-

dasar ini terdapat bentuk  kewarganegaraan  sipil, kewarganegaraan  politik

dan kewarganegaraan  sosial. Kewarganegaraan sosial  muncul di  abad 19,

misal  hak  mendapat  kesejahteraan   dan  keamanan. Hak   sosial  menjadi

unsur yang penting  untuk  menggerakan  hak sipil dan  politik bagi mereka

yang dimarjinalkan  dan  dalam  situasi  yang tidak  beruntung. Menurut dia

hak merupakan hal yang penting  dan ketiadaan  hak  menjadikan wargane-

gara  tidak  dapat  berperan  aktif secara efektif. Baginya  kewarganegaraan

(hak) dapat memperbaiki konflik dalam kelas di masyarakat.

      2). Teori Kewarganegaraan Komunitarian (Communitarianism)

                  Teori ini sangat menekankan pada fakta bahwa setiap orang, warganegara

perlu memiliki sejarah perkembangan masyarakat. Individualitas yang dimiliki

warganegara berasal dan dibatasi oleh masyarakat (Supriya, 2007).

Hal itu berdasar keyakinan teori ini bahwa individu dibentuk oleh masyarakat.

Perspektif  komunitarian  menekankan  pada  kelompok  etnis   atau  kelompok

budaya, solidaritas  diantaranya  orang-orang yang memiliki sejarah atau tradisi

yang sama,  kapasitas  kelompok  tersebut  untuk  menghargai  identitas  orang-

orang  yang  dibiarkan teratomisasi  oleh  kecenderungan yang  mengakar pada

masyarakat liberal. Komunitarian  menekankan  pada  kebutuhan untuk menye-

imbangkan  hak-hak dan  kepentingan  individu  dengan  kebutuhan  komunitas

sebagai  kesatuan  dan bahwa individu terbentuk dari budaya-budaya dan nilai-

nilai  komunitas. Pada  abad 20  muncul  teori  kewarganegaraan  komunitarian

sebagai reaksi dari teori kewarganegaraan liberal, kalau  teori kewarganegaraan

liberal yang berpendapat bahwa masyarakat  terbentuk  dari  pilihan-pilihan be-

bas  individu, sedangkan  teori ini  berpendapat  justru masyarakatlah yang me-

nentukan dan membentuk individu baik karakternya, nilai  keyakinan- keyakin-

annya.

Komunitarianisme  menekankan  pentingnya  komunitas  dan  nilai sosial

bersama. Pokok-pokok  ajaran  komunitarianisme  antara  lain,  adalah  sebagai

            berikut:

1). Komunitas adalah arbiter (yang berkewajiban) dalam kehidupan bersama;

2). Nilai-nilai sosial adalah kerangka moral kehidupan bersama;

3). Nilai-nilai sosial  tersebut  pada gilirannya merupakan croos societal moral

                  dialoge.

Dalam  masyarakat  perlu   pembentukan   konsensus  bersama  dan  nilai-nilai

moral merupakan dasar  ertimbangan bagi  pembentukan  nilai  sosial bersama

sebagai konsensus. Tanpa nilai-nilai sosial dan konsensus, kehidupan  bersama

akan hancur.

Keputusan atas nilai-nilai  yang  disepakati  menjadi milik  bersama dan secara

sukarela merupakan sustu keteraturan sosial. Konsensus ini bisa terjadi di ting-

kat  lokal  (kelompok), national (nation)  maupun  kemungkinan  berlaku  pada

masyarakat global.

      3). Teori Kewarganegaraan Republikan (Republicanisme)

Teori  ini  berpendapat  bahwa   masyarakat  sebagai   komunitas  politik

adalah pusat  kehidupan  politik (sapriya, 2006). Kewarganegaraan  republikan

menekankan  pada  ikatan-ikatan  sipil (civic  bonds) suatu  hal  yang  berbeda

dengan  ikatan-ikatan   individual (tradisi  liberal)  ataupun   ikatan  kelompok

             (tradisi komunitarian). Sementara kewarganegaraan liberal  lebih menekankan

pada  hak (right), sedangkan kewarganegaraan  republikan  menekankan  pada

kewajiban (duty) warganegara.

Kewarganegaraan   Republikan   merupakan   bentuk  kewarganegaraan

yang paling  tua dari  pada  komunitarian, yang  menyatakan  pentingnya parti-

sipasi warga dalam pengambilan  keputusan di wilayah  republik, bukan hanya

sebagai hak dan kewajiban tetapi sebagai esensi dari adanya ikatan sipil.

Ia  menempatkan  tanggung  jawab  sosial  pada  masyarakat  daripada  negara,

percaya  bahwa  tradisi  budaya  bukan  negara  yang  dapat  menguatkan  civil

             society. Dalam tradisi Yunanidan Romawi, masyarakat adalah negaritu sendiri

sebagai  lembaga   publik. Warganegara   akan  mempunyai   arti  jika  mereka

terlibat dalam kehidupan publik, kehidupan politik atau kehidupan bernegara.  

Teori  kewarganegaraan  republikan baik  yang klasik  maupun  yang  humanis

merupakan  paham   pemikiran   kewarganegaraan  yang   berpendapat,  bahwa

bentuk  ideal  dari   suatu negara  didasarkan  atas  dua  dukungan, yakni  civic

             virtue wargannya  dan  pemerintahan yang republic karena ini  merupakan hak

yang esensial, sehingga disebut civic republic.                                                                                                      

Jadi kewarganegaraan ini menekankan pentingnya kewajiban (duty), tanggung

             jawab  (responsibility)  dan  civic  virtue  (keutamaan  kewarganegaraan)  dari

warganegaranya. Civic  virtue   dalam  republik    Romawi   berarti   kesediaan

              mendahulukan kepentingan publik.

             Warganegara yang  baik menurut Republik  Klasik Teori  JJ  Rousseau) adalah

yang mendahulukan kepentingan umum, jika ada warganegara yang mendahu-

lukan kepentingan pribadinya  di  atas kepentingan umum (publik)  berarti  dia

melakukan korupsi. Kepentingan  umum  (publik) itu di  formulasikan melalui

apa yang yang dinamakan general will/volonte generale (kehendak umum).

Negara  yang ideal adalah negara yang warganya  tidak mementingkan dirinya

sendiri, negara yang diatur oleh general will/volonte generale.

Di  dalam kewarganegaraan republikan  memiliki  karakteristik  etis  demikian

juga status   legal/hukum.  Warganegara  dalam    suatu  republik   tidak  hanya

dilindungi  oleh  hukum, tetapi  juga  tunduk  pada   hukum. Kewarganegaraan

mempunyai dimensi etis yang  dimunculkan  dalam dua cara. Pertama, bahwa

warganegara yang baik adalah yang memiliki  semangat publik ( public spirit),

yaitu  menempatkan  kepentingan  umum di  atas kepentingan  pribadi, Kedua,

komitmen  pada  masalah  publik  yang dimanivestasikan sebagai suatu komit-

men  keterlibatan  sipil. Warganegara  yang  baik  akan  mengambil   tanggung

jawab  publik  ketika  muncul  tanpa  harus  menunggu  yang   lainnya, bahkan

ia  akan mengambil bagian  yang aktif di dalam  masalah publik. Warganegara

republikan  dapat  mengambil  bagian dengan  berbagai bentuk dalam masalah

publik maupun untuk  kepentingan umum. Secara nyata dapat melalui pengor-

banan/loyalitas  warganegara, misalnya  ikut  serta   dalam  pembelaan  negara

(perang), membayar pajak serta mentaati hukum yang berlaku.

C. Perspektif Pengertian Kewarganegaraan

Gautama dalam Paulus (1983) menyatakan bahwa pengertian kewargane-

garaan  dapat  dibedakan  dalam : (1) kewarganegaraan  dalam   arti  yuridis dan

sosiologis serta  (2) kewarganegaraan dalam arti formal dan material.

           1. Kewarganegaraan Dalam Arti Yuridis dan Sosiologis

                         Yang  dimaksud  kewarganegaraan  dalam  arti  yuridis,  adalah  ikatan

               hukum (de rechtband) antara negara dengan orang-orang pribadi (natuurlijke

               personen) yang karena ikatan itu menimbulkan akibat bahwa orang-orang itu

jatuh di bawah lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan.

               Dengan kata lain pengertian  kewarganegaran  dalam arti  yuridis adalah ada-

nya  ikatan antara  warganegara  dengan  negara dan  tanda adanya  ikatan itu

antara lain bentuk pernyataan secara tegas seorang individu  menjadi anggota

dari suatu negara atau warganegara  dari  negara  tersebut  atau  dalam bentuk

konkritnya berupa surat-surat (dokumen, surat keterangan atau  putusan dari

               lembaga negara itu).

               Sedangkan kewarganegaraan dalam  arti sosiologis, adalah kewarganegaraan

yang terikat pada suatu negara  oleh  karena adanya suatu  perasaan  kesatuan

ikatan, dikarenakan satu  keturunan, suku, kepercayaan/agama, kebersamaan,

sejarah,  daerah,  sehingga  menimbulkan  ikatan  emosional  yang kuat  serta

ada ikatan  dengan  penguasa  (pemerintah)  atau   dengan   kata  lain  adanya

penghayatan  kultur (budaya)  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam   suatu

persekutuan daerah atau negara di mana dia bertempat tinggal.

Dari kewarganegaraan dalam arti yuridis maupun  sosiologis  mengakibatkan

ada kalanya   seorang  diakui  warganegaranya  hanya  karena  secara yuridis,

atau merasa  menjadi  warganegara  dari suatu  negara, karena adanya ikatan-

ikatan emosional (sosiologis). Oleh  karena  itu sungguh sangat  ideal apabila

seseorang   menjadi  warganegara  dari  suatu  negara   karena  diakui  secara

yuridis maupun sosiologis.

2. Kewarganegaraan Dalam Arti Formal dan Material

Kewargaan dalam arti formal adalah tempat kewarganegaraan itu dalam

sistematika hukum. Hal ini dapat dipahami kewarganegaraan itu menyangkut

salah satu tiang/syarat negara, yaitu rakyat. Oleh  karena itu  kewarganegaan

termasuk  dalam  ranah hukum  publik, sebab  kaidah-kaidah  yang mengenai

adanya negara semata-mata bersifat publik.

Sedangkan  yang  dimaksud  Kewarganegaraan  dalam  arti  material (isinya)

adalah akibat  hukum dari pengertian  kewarganegaraan  itu sendiri. Misalnya

apakah hak dan kewajiban yang konkrit dari seorang warganegara, apa perbe-

daan antara warganegara  dengan  warganegara asing  ditinjau  dari status dan

ikatan hukumnya.

D. Kewarganegaraan Sebagai Status Hukum

Dari   perspektif    hukum,  status  kewarganegaraan   seseorang   amat

menentukan hak, kewajiban dan kewenangan selaku warganegara.

Orang yang  berstatus warganegara  akan berbeda dengan  orang  yang  tidak

               berstatus sebagai warganegara (WNA) di negara tersebut.

Warganegara akan mendapat jaminan perlidungan dan pemenuhan akan hak-

haknya sebagai warganegara, sedangkan warganegara asing haknya terbatas,

warganegara  berhak memilih  dan  dipilih dalam jabatan  politik dan pemilu,

sedangkan orang asing  tidak. Orang  asing  boleh  diusir (persona non grata)

dan dikembalikan  ke negaranya (ekstradisi), sedangkan  untuk  warganegara

tidak boleh. Semua ini menunjukkan bahwa warganegara  memiliki keduduk-

an yang penting dalam negara, bahkan merupakan unsur yang esensial untuk

eksistensi, keberlangsungan dan kelanggengan dari suatu negara.

Status kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut mempunyai

               pertalian (hubungan) hukum serta tunduk  pada hukum negara yang bersang-

kutan. Kewarganegaraan  menghasilkan akibat hukum, yakni adanya hak dan

kewajiban  warganegara  maupun  negara. Hak  dan  kewajiban  warganegara

biasanya dimuat dalam konstitusi negara  yang  bersangkutan. Akibat hukum

yang  lain adalah  orang  yang  sudah  memilik  kewarganegaraan  tidak jatuh

pada kekuasaan  atau kewenangan negara lain, negara  lain  juga tidak berhak

memberlakukan  kaidah-kaidah  hukum kepada  orang yang  bukan  wargane-

garanya.

Setiap  negara  berwenang  untuk   menentukan  siapa-siapa   saja  yang   bisa

menjadi  warganegaranya. Hukum  internasional memberi  pengakuan bahwa

setiap negara berhak memilih dan memiliki hak untuk  menentukan siapa saja

yang  bisa   menjadi  warganegaranya  atau   bukan  warganegaranya,  karena

setiap negara  mempunyai  kedaulatan. Negara  tidak  terikat oleh  negara lain

dalam menentukan kewarganegaraan, negara lain juga tak berhak menentukan

dan ikut  campur dalam  penentuan status kewaragnegaraan seseorang, negara

tidak  boleh melanggar  general  principles  (asas-asas  umum)  hukum  inter-

nasional  tentang kewarganegaraan.

Menurut  pasal 1 konvensi  Den Haag Tahun 1930 dinyatakan bahwa pe-

nentuan kewargegaraan merupakan  hak mutlak dari  negara yang bersangkut-

an.  Namun  demikian   hak   mutlak  tadi   tidak   boleh  bertentangan  dengan

General Principles (Prinsip Umum).

Adapun prinsip umum tersebut, adalah:

1). Tidak boleh bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional

2). Tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan international

3). Tidak boleh bertentang dengan prinsip-prinsip hukum yang secara interna-

sional  diterapkan   dalam  hal  penentuan  kewarganegaraan,  misal  suaka

politik.

Contoh penerapan prinsip tersebut, adalah:

a). Suatu negara tak boleh memasukkan  orang-orang  yang  sama sekali tidak

ada hubungan sedikitpun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga

negaranya. Misal Indonesia  tidak  dapat  menyatakan  bahwa semua orang

yang ada di Kutub Utara (Suku Eskimo) adalah warganegaranya.

b). Suatu  negara  tidak  boleh  menentukan  kewarganegaraan  seseorang atau

kelompok orang berdasarkan unsur-unsur  primodial  seperti: agama, suku,

ras  dan  golongan  yang  dirasakan   bertentangan  dengan  prinsip-prinsip

hukum  umum.  Misal, Indonesia   tidak  boleh   menyatakan  bahwa  yang

boleh   menjadi   warganegara   Indonesia    adalah  orang-orang   suku/rayat

tertentu ( jawa/Minang ) atau yang beragama tertentu saja (Islam/kristen).

Sejalan dengan perkembangan  demokrasi dan hak  asasi manusia, ke-

daulatan  negara  dalam  menentukan  status  kewarganegaraan  diimbangi

pula  dengan  kebebasan  dari warganya  untuk menentukan  hak kewarga-

negaraan. Hal ini  sebagaimana  dinyatakan  di dalam Articel 15 Universal                    

                   Declaration  of  Human  Right  tahun  1948, bahwa: setiap  orang  berhak

                   atas  sesuatu  kewarganegaraan. Tidak seorangpun dengan semena-mena

                   dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti

                   kewarganegaraan.

                 1. Penentuan Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan menjadi pedoman dasar bagi suatu negara

untuk menentukan siapakah yang menjadi warganegaranya.

Pada dasarnya negara sebagai subjek hukum yang berdaulat memiliki  ke-

bebasan untuk menentukan kewarganegaraan termasuk asas yang diguna-

kan/dipilih. Menurut Heater ada dua cara untuk menentukan asas kewar-

ganegaraan , yakni Ius Soli dan Ius Sanguinis, selain itu juga ada/dipakai

yakni Asas Campuran. Dalam  menentukan  kewarganegaraan seseorang,

dikenal adanya  asas  kewarganegaraan  berdasarkan  kelahiran  dan  asas

                    perkawinan.

Penentuan   asas   kewarganegaraan   berdasarkan   kelahiran  dikenal  dua

                    asas,  yakni  Ius  Soli  dan  Ius  Sanguinis. Kedua  istilah  itu  berasal  dari

bahasa Latin, Ius  artinya hukum atau dalil, Soli  berasal   dari  kata solum

                    yang artinya negeri atau tanah, sedang sanguinis berasal dari kata sanguis

                    yang artinya darah. Sedangkan  penentuan  kewarganegaraan berdasarkan

aspek perkawinan mencakup  asas  kesatuan  hukum dan  asas  persamaan

derajad. Asas Ius Soli dan  asas Ius Sanguinis  inilah  secara  internasional

dianggap  asas yang   utama  dalam  menentukan  status  hukum kewarga-

negaraan.

Asas-asas kewarganegaraan tersebut, adalah:

1). Asas Ius Soli (Law of the Soil)

Ius Soli artinya pedoman yang berdasarkan daerah atau tempat.

Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan  seseorang ditentukan

dari tempat di mana  orang  tersebut  dilahirkan, disebut  juga   asas

                          daerah.

                          Contoh: Negara A  menganut  asas Ius Soli, berarti  orang yang lahir

di negara tersebut  akan memiliki kewarganegaraan A, tidak

 melihat orang tersebut keturunan dari mana.             

                    2). Asas Ius Sanguinis (Law of the Blood)                                                                     

Ius Sanguinis artinya pedoman yang berdasarkan darah atau keturunan

Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaran seseorang ditentukan ber-

dasarkan keturunan dari orang tersebut.

Asas ini disebut juga asas keturunan atau darah (genetik).

                         Misal: Negara B  menganut Asas Sanguinis, maka orang yang lahir di

manapun saja asalkan  keturunan dari  orang yang berkewarga-

negaraan B, maka orang tersebut akan berkewarganegaan B.

Dalam prakteknya  ada negara yang  menganut  asas  ius soli  dan yang

menggunakanasas ius  sanguinis. Namun ada juga negara yang menitik

beratkan pada aspek  ius soli dengan ius  sanguinis sebagai pengecuali-

an, sebaliknya ada negara  yang menitikberatkan pada aspek ius sangu-

inis dengan ius soli sebagai pengecualian.

Pada mulanya asas  ius  soli   lebih  awal  digunakan  karena  dianggap

lebih sederhana, artinya siapa saja yang  lahir di  wilayah  itu  dianggap

sebagai  warganegaranya. Namun seiring dengan berkembangnya kon-

                         sep nasionalisme di negara-negara/bangsa  modern asas ius sanguinis

lebih sering  diterapkan. Seseorang  dianggap  sebagai  warganya, jika

orang yang lahir itu merupakan keturunan dari orang  yang berkewar- 

                         ganegaraan negara tersebut.

                   3). AsasKewarganegaraan Tunggal, adalah asas yang menentukan satu ke-

warganegaraan bagi setiap orang.

                   4). Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas, adalah asas yang nenentukan

kewarganegaraan  ganda bagi  anak-anaknya sesuai  dengan  ketentuan

yang diatur dalam undang-undang (suatu pengecualian).                 

                  Selain itu  juga terdapat asas kewarganegaraan umum, yakni:

1). Asas Kepentingan  Nasional, yakni  asas  yang  menentukan bahwa per-

aturan  kewarganegearaan  yang  mengutamakan  kepentingan  nasional

Indonesia, yang  bertekad  untuk  mempertahankan  kedaulatan  sebagai

negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.

                  2). Asas Perlindungan Maksimum, yakni asas yang mewajibkan pemerintah

Memberikan   perlindungan  penuh  kepada  setiap  setiap  warganegara

Indonesia dalam keadaan apapun, baik dalam maupun di luar negeri.

                  3). Asas Persamaan dalam Hukum dan  Pemerintah, adalah  asas  yang me-

nentukan bahwasetiap warganegara Indonesia  mendapatkan  perlakuan

yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

                  4). Asas  kebenaran   substansif, adalah  prosedur  pewarganegaraan  seseo-

orang  tidak hanya  bersifat  administratif, tetapi  juga  disertai  subtsansi

dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebe-

narannya.

                 5). Asas  Nondiskriminatif, yaitu  asas  yang  tidak  membedakan  perlakuan

dalam segala hal ihwal yang berhubungandengan warganegara berdasar-

kan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

                 6). Asas  Pengakuan  dan  Penghormatan  Hak Asasi  Manusia, adalah  asas

yang  dalam  segala hal  ihwal yang  berhubungan  dengan  warganegara

yang menjamin, melindungi  dan  memuliakan  hak  asasi manusia  pada

umumnya dan hak warganegara pada khususnya.

                 7). Asas Keterbukaan, adalah  asas  yang  menentukan  bahwa dalam  segala

hal ihwal berhubungan  dengan warganegara harus dilakukak secara ter-

buka.

                 8). Asas  Publisitas, adalah  asas  yang  menentukan bahwa seseorang mem-

peroleh atau kehilangan kewarganegaraan  Republik Indonesia diumum-

kan dalam Berita Negara RI, agar masyarakat mengetahuinya.

                  c). Penentuan Kewarganegaraan  Berdasarkan  Aspek  Perkawinan  (Asas

                       Hukum dan Asas Persamaan Derajad)

1). Asas  persamaan  Hukum, didasarkan pandangan bahwa suami istri

adalah satu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat.

Dalam  menjalankan   hidupnya  suamu  istri  perlu  mencerminkan

suatu kesatuan yang  bulat  termasuk  dalam masalah kewarganega-

raan.  Berdasarkar   asas  ini   diusahakan  status   kewarganegaraan

suami istri sama dan satu.

2). Asas Persamaan  Derajad, didasarkan  pandangan  bahwa suatu per-

kawinan  tidak  menyebabkan  perubahan  status  kewarganegaraan

suami istri. Keduanya  memiliki hak  yang sama untuk menentukan

sendiri kewarganegarannya. Jadi  mereka  dapat  berbeda status ke-

kewarganegaraan seperti  halnya ketika mereka belum berkeluarga.

Berdasarkan asas  persamaan hukum , bahwa  suatu perkawinan  dapat

menyebabkan  perubahan  status kewarganegaraan. Permasalahan akan

timbul jika terjadi perkawinan campuran, yakni  perkawinan dilakukan

oleh pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan.

Bagaiman  status  kewarganegaran  kedua  suami  istri tersebut  setelah

bersatu  dalam  hubungan    perkawinan  serta   bagaimana  pula  status

kewarganegaraan  keturunannya. Akibat  perkawinan campuran seperti

tersebut di atas, maka akan  menimbulkan dua  asas kewagranegaraan,

yakni asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajad.

Asas kesatuan hukum bertolak dari  pandangan bahwa  suami istri ada-

lah satu kesatuan dalam sebuah ikatan keluarga. Guna mendukung satu

keluarga ini, maka  anggota  keluarga (suami-istri) harus tunduk dalam

satu hukum yang sama. Dengan tunduk dalam satu hukum, maka  akan

banyak  manfaatnya, ketika  menjalani  kehidupan  bermasyarakat  dan

bernegara. Jika  terjadi persoalan  hukum khususnya  perdata, maka da-

pat  diatasi  dengan satu  hukum yang  sama. Misalnya  masalah penga-

pengaturan kekayaan, status anak, warisan dan lain-lain.

Dengan demikian  kesatuan  hukum akan mendukung ikatan yang kuat,

dan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itkeluarga dari perka-

winan campuran perlu memiliki status kewarganegaraan yang sama.

Namun permasalahan  akan muncul dalam perkawinan campuran,

jika dipertanyakan status kewarganegaraan siapa yang harus  diikuti?.

Status kewarganegaraan suami(istri harus mengikuti status kewargane-

garaan suaminya) atau  status  kewarganegaraan  istri (suami mengikuti

kewarganegaraan istrinya). Kedua  pilihan  itu dapat digunakan, namun

pada umumnya status kewarganegaraan  suamilah  yang digunakan, se-

hingga istri harus mengikuti kewarganegaraan suaminya.

Istri harus mengikuti  status  kewarganegaraan  suami, kurang  dapat di

diterima oleh  sebagian  pihak karena dianggap  merendahkan  derajad,

harkat, martabat wanita serta tak sesuai dengan emansipasi wanita.

Wanita  (istri) mempunyai  hak yang  sama  dengan  laki-laki  (suami),

dalam hal untuk menentukanstatus kewarganegaraannya. Istri tidaklah

harus mengikuti status kewaraganegaraan suaminya.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka muncul asas persamaan derjad.

                          Asas persamaan  derajad menentukan bahwa dalam perkawinan tidak-

 lah  menyebabkan   perubahan  status  kewarganegaraan. Suami  istri

tetap mempunyai status kewaragnegaraan asal, sehingga mereka  me-

miliki status kewarganegaraan yang berbeda. Asas  persamaan derajad

memiliki manfaat,yakni  dapat menghindari terjadinya penyelundupan

                          hukum  atau penyalahgunaan status kewarganegaran yang  dimungkin-

kan terjadi, jika  digunakan  asas  kesatuan  hukum. Misal, orang asing

menikah ingin mendapatkan status kewarganegaraan dari suami/istri.

Setelah itu ia bercerai. Akhirnya  dengan  status warganegaranya yang

baru, ia  dapat  melakukan pelbagai  tindakan  hukum (kejahatan, baik

                          di  dalam  negeri  ataupun  di  luar  negeri)  sebagaimana hak yang di-

miliki oleh warganegara lainnya.

                    d). Akibat Perbedaan penentuan Status Kewarganegaraan

1. Apatride  (Stateless), adalah  istilah  untuk  orang-orang  yang  tidak

mempunyai status kewarganegaraan.

Contohnya:                         

                              Seseorang  lahir di  negara A yang  menganut asas ius sanguinis, se-

dangkan ia keturunan dari orang yang berkewarganegaraan di nega-

ra B yang menganut asas ius soli. Maka  orang tersebut tak mempu-

nyai  status  kewarganegaraan A,  sebab  ia  bukan  keturunan orang

yang berkewarganegaraan A. Orang  tersebut  juga  tak berkewarga-

negaraan B karena ia tidak lahir diwilayah negara B.

                         2. Bipatride (Dwi Kewarganegaraan), adalah istilah untuk orang-orang

yang memiliki  status  dua kewarganegaraan atau berkewarganegara-

an ganda.           

Contohnya:   

         Seseorang lahir di negara X yang  menganut asas ius soli, sedangkan

ia keturunan dari orang yang berkewarganegaraan Y yang menganut

asas  ius  sanguinis. Orang tersebut berkewarganegaraan X karena ia

lahir  di  negara X dan  orang  tersebut  juga  berkewarganegaraan Y

sebab ia keturunan dari orang yang berkewaganegaraan Y.

3. Multipatride, adalah  istilah  untuk  orang-orang  yang  mempunyai

status wargaganegaraan lebih dari dua.

Penggunaan   asas   kewarganegaraan  berdasarkan  perkawinan  yang

berbeda   antar   negara (perkawinan   campuran) dapat  menyebabkan

seseorang menjadi apatride atau bipatride khususnya bagi wanita.

Melalui perkawinan campuran  seorang wanita juga dapat mempunyai

status kewarganegaraan ganda atau lebih (bipatride atau multipatride),

bahkan sebaliknya bisa  kehilangan  satatus  kewarganegaraannya atau

tak berkewarganegaraan (apatride).

                          Contoh, negara  A  menganut  asas kesatuan  hukum, sedang negara B

menganut asas persamaan derajad.

Ada  laki-laki  berkewarganegaraan A  menikah  dengan  wanita  yang

berkewarganegaraan B, maka  wanita itu  dapat bersatatus bipatride.

Ia menjadi warganegaraan A, karena ikut suaminya serta ia juga masih

menjadi berkewarganegaraan B, karena asas persamaan derajad.

Sebaliknya bisa menjadi apatride, jika wanita itu berkewarganegaraan

A, sedang  suaminya berkewarganegaraan B.  Sedangkan di negaranya

sendiri (A), kewarganegaraannya  telah  lepas  karena bersuamikan de-

ngan orang asing. Sedangkan di negara suaminya  (B), ditolak  kewar-

ganegaraannya, sebab menurut ketentuan suatu perkawinan (asas per

samaan derajad)  tidak menyebabkan perubahan satatus kewarganega-

raan masing-masing-masing pihak.

Munculya  kasus apatride/bipatride  telah  diupayakan  untuk  dicegah

oleh masing-masing  negara, karena  status apatride  maupun bipatride

akan menjadikan permasalahan dan merugikan negara,

Berkaitan  dengan asas  kewarganegaraan tersebut, maka  dalam  suatu

negara terdapat 2 stelsel kewarganegaraan, yakni:

                          1). Stelsel Aktif,  yakni orang harus aktif melakukan tindakan-tindakan

hukum tertentu  untuk dapat menjadi suatu warganegara dari suatu

negara tertentu. Ini disebut pewarganegaraan aktif.

2). Stelsel Pasif, yakni  seseorang dengan sendirinya dianggap sebagai

waragnegaranya, walaupun  tanpa melakukan  tindakan hukum ter-

tentu untuk  menjadi  warganegara dari suatu negara (misal: dalam

asas perasamaan hukum seorang wanita secaraotomatis akan men-

jadi  warganegara  sama dengan warganegara suaminya, atau bayi

yang lahir pada  negara yang menganut asas ius soli.

                                         Dengan   adanya  dua   stelsel  tersebut,  maka  terdapat  dua

kelompok/jenis warganegaraa, yaitu:

                               a). Warganegara  by  operation  of  law  atau  warganegara  dengan

stelsel pasif. Bahwa  status  kewarganegaran  yang  dia peroleh,

karena berlakunya hukum atau karena adanya peristiwa hukum. 

                               b). Warganegara  by  registration  atau warganegara dengan stelsel

aktif.  Mereka memperoleh status  kewarganegaraan karena me-

lalui  proses  dan prosedur hukum yang telah ditentukan/hukum

yang berlaku di negara itu.                    

                             Dalam  pewarganegaraan aktif, seseorang  dapat menggunakan  hak

opsi, yakni  hak untuk  memilih  atau mengajukan kehendak menjadi

warganegara. Sedang pewarganegaraan pasif, seseorang  yang  tidak

mau diwarganegarakan/tak mau dijadikan warganegara suatu negara

dapat  mengajukan  hak  repudasi, yakni  hak  untuk  menolak  suatu

kewarganegaraan (misal, seorang wanita yang menikah berdasarkan

                             asas kesatuan hukum)

                    2). Perolehan dan Kehilangan Kewarganegaraan

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006) ada 5 (lima) prosedur/me-

                             tode dalam memperoleh satatus kewarganegaraan, Yakni:

                             a). Citizenship  by  birt,  yakni   perolehan  kewarganegaraan  karena

kelahiran, di  mana  orang yang  lahir di  wilayah  negara  itu  di-

anggap syah sebagai warganegaranya ( asas Ius Soli).

                             b). Citizenship by descent, adalah perolehan kewarganegaraan seseo-

rang karena faktor keturunan (genetik/darah), di mana  seseorang

yang  lahir diluar wilayah  negara  apabila  orang  tuanya  adalah

warganegara dari negara tersebut (asas Ius Sanguinis).                                                 

                             c). Citizenship   by  naturatization,  adalah   pewarganegaraan  orang

asing ataskehendaknya sendiri mengajukan menjadi warganegara

suatu negara, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.     

                            d). Citizeship by  registration, adalah  pewarganegaraan  bagi mereka

yang telah memenuhi syarat  dianggap cukup dilakukakn  melalui

prosedur administrasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan

cara naturalisasi.

Misal, seorang wanita  asing yang  menikah  dengan warganegara

Indonesia, maka proses  pewarganegaraannya tidak harus melalui

cara naturalisasi, tetapi cukup dengan  cara registrasi.

e). Citizenship by incorporation  of  teritory, adalah proses pewarga-

negaraan karena terjadinya perluasan wilayah  negara. Misalnya,

ketika  Timor Timur/Timor  Leste  menjadi  bagian  dari wilayah

negara  Indonesia  tahun  1976,  maka  proses   pewarganegaraan

warga di wilayah tersebut dilakukan melalui prosedur ini.

3). Konsekuensi Hukum dari Status Kewarganegaraan

Konsekuensi (akibat) hukum dari status   hukum  dari kewarganega-

raan yang  berkaitan  dengan  isi  material  (hak  dan  kewajiban) ke-

wargaganegaraan. Artinya hak dan kewajiban  warganegara  apa saja

yang  muncul dari  status yang  nisbatkan tersebut. Ketentuan seperti

itu   umumnya  terbingkai  dalam  rumusan-rumusan  hukum  negara

yang bersangkutan.

Namun demkian setidaknya konsekuensi yuridis tersebut  mencakup

dalam tiga (3) ranah  hukum, yakni:  hukum publik, hukum kekeluar-

                             gaan dan hukum perdata internasional (Handoyo, 2003).

                             a). Hukum Publik

                                          Di bidang hukum publik menunjukkan  bahwa  status hukum

kewarganegaraan  seseorang merupakan bukti  keanggotaan mere-

ka  dalam  suatu   negara, sejalan  dengan   prinsip   resiprokalitas 

                                 (mereka  mempunyai  hak-hak  tertentu dan sekaligus  mempunyai

                                 kewajiban-kewajiban tertentu pula). Hak-hak  itu  pada umumnya

terdiri atas hak warganegara dan  hak  asasi  manusia, sedangkan

kewajiban  mencakup   kewajiban  warganegara   dan  kewajiban

                                 dasar manusia. Dalam dimensi  publik, negara  berkewajiban me-                                

                                 lindungi hak-hak  warganegara, sebaliknya   setiap  warganegara

                                 harus tunduk pada hukum-hukum  negara (ada  hubungan  timbal

                                 balik  antara  warganegara  dan negara). Hubungan timbal balik

antara negara dan  warganegara terlihat  jelas di dalam penegrtian

keadilan yang dikemukakan oleh  Aristoteles, yakni: 1). Keadilan

Distributf (membagi), yakni keadilan  yang diberikan pemerintah/

negara  kepada  rakyat, masyarakat  maupun  warganegara (misal:

makna  yang  terkandung di  dalam alinea  ke 4  Pembukaan UUD

45), ke 2). Keadilan Legal, yakni  keadilan yang diberikan rakyat,

masyarakat  dan  warganegara kepada  pemerintah/negara  (misal:

bayar pajak, bela negara), sedang yang ke 3). Keadilan Komutatif,

                                 yakni   keadilan  yang   diberikan   antar  individual,  warganegara

                                 (hukum privat).              

                

 

                                 Filsuf Inggris  Johm Locke (cikal  bakal perumusan hak asasi ma-

nusia)  mengatakan, bahwa  manusia  sejak  lahir  secara inheren

                                 memiliki hak-hak  alamiah  dan pemikiran bahwa penguasa harus

                                 memerintah dengan persetujuan rakyat.                         

Menurut dia, hak asasi meliputi: hak hidup (the right of life), hak

                                 merdeka (the right to liberty) danhak milik (the right to property).

Hak asasi pada umumnya  dicantumkan dalam konstitusi berbagai

negara sebagai ciri dari pemerintahan yang konstitusional.

Konstititusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif (negara

hukum), bahwa  kekuasaan  tidak  akan  disalahgunakan  dan  hak

asasi akan ditaati dan tidak dilanggar.

Misal, di Indonesia dicantumkan  pada  Alinea Pertama Pembuka-

an UUD 45, yang berbunyi: sesunguhnya kemerdekaan itu…………

                                 ……………………, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan

                                 perikeadilan, yang  juga  tercantum pada pasal 27 sampai pasal 34

UUD 45.

Hak asasi manusia yang  terumuskan dalam konstitusi pada dasar-

nya merupakan hak-hak dasar warganegara, namun demikian hak-

hak  warganegara  belum  tentu hak asasi  manusia. Hak asasi ber-

sifat  mendasar  dan  universal,  walaupun  konstitusi   negara  tak

mencantumkannya. Sebaliknya hak-hak warganegara bersifat par

tikular  (khusus),  artinya   oleh/ada  karena  konstitusi  dari  suatu

negara.

Hak  dan   kewajiban  warganegara   suatu   negara  bisa   berbeda

dengan  hak warganegara   lain, dikarenakan  perbedaan  rumusan

dan konstitusinya. Hak  dan  kewajiban  warganegara di Indonesia

diatur pada pasal: 27, 28. 29. 30. 31, 32, 33 dan 34 UUD 45.

Konsep  Locke  ini  akan  mengilhami  dan mendasari  munculnya

berbagai konsep  dan deklarasi hak asasi manusia di seluruh dunia

(Inggris, Perancis, Amerika dan PBB).

Mengenai hak asasi manusia akan kita bahas lebih rinci dalam bab

tersendiri.

b). Hukum Kekeluargaan      

Di  bidang   hukum  kekeluargaan, status   seseorang  sebagai

warganegara membawa akibat  adanya  kepastian  hukum (security 

                                of principle) mengenai  hak  dan kewajiban yang berkaitan dengan

masalah hubungan  antara  anak  dan  orang tua, pewarisan, perwa-

lian dan pengampuan. Prinsip ini hanya dibentuk dan implementa-

tasikan dalam kaitannya dengan  status seseorang bila berhadapan

dengan negara  atau menundukkan diri pada hukum negara. Di sisi

lain  seorang  warganegara  juga bisa tunduk dan mengikatkan diri

pada  hukum adat, hukum agama, sebab mereka juga menjadi ang-

gota dari  komunitas itu. Jika demikian  halnya maka  persoalan ini

(hukum adat dan hukum agama)tidak lagi berkaitan dengan hukum

kewarganegaraan yang disusun oleh negara

                           c).Hukum Perdata Internasional 

                                           Di   bidang  hukum    perdata   internasional   dikenal   asas

nationaliteit principles, artinya status hukum seorang warganegara

dalam hak dan kewajiban melekat di manapun dia berada. Di lihat

dari aspek hukum, maka keberadaan  hukum nasional suatu negara

tetap mempengaruhi  kebaradaan sikap dan prilaku seorang warga

negara, walaupun  dia  berada di luar  yurisdiksi negara yang  ber-

sangkutan, prinsip ini penting mengingat aspek kewajiban  negara

untuk memberikan perlindungan kepada warganya dimanapun dia

berada. Namun  prinsip  ini cukup  sulit  untuk diterapkan  kepada

warganegara  yang  berada di luar  yurisdiksinya yang  mengalami

persoalan hukum(misal, keberadaan TKI dan TKW di luar negeri).

TKI dan TKW  di luar  negeri). Hal ini  disebabkan  karena  hukum

internasional  juga  mengenal   prinsip  domisili, yang  menyatakan

bahwa status hukum mengenai  hak  dan  kewajiban  seseorang  di-

tentukan oleh hukum di  mana dia  berada. Jika  prisip  ini  berlaku

maka  akan   terjadi  dilema   hukum. Disatu  pihak  ada  kewajiban

negara untuk  melindungi  warganya, di sisi lain  negara juga harus

menghormati  hukum  negara  lain dengan  alasan aspek yurisdiksi

(hukun international). Langkah yang ditempuh antara lain:

dengan  mengadakan  perjanjian  ektradiksi (misal WNI yang  me-

lakukan  kejahatan di luar negeri), perundingan/minta pengampun-

                                an, keringanan dan penghapusan hukuman (TKI danTKW).

About Sugeng Siswanto

Anak Biasa... Disaat ada Kesempatan & waktu luang Sekedar berbagi Cerita & apa yang aku ketahui kedalam blogg sederhanan ini. Semoga bermanfaat buat yang udah nyasar kesini. =>Salam Persahabatan. 【ツ】

Posted on September 14, 2012, in kewarganegaraan, kuliah, polites, Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. trimakasih ya… bermanfaat bgt… minta daftar pustakanya dong… atau referensinya dari mana?? thanks

    • yupss,..emm kebetulan itu dapatnya soft copy per Bab jadi ndak ada daftar pustakanya (maaf z,,.,. mungkin URL blog-ku bs dijadikan Daftar pustakanya.🙂 ). Refrensi dari Dosen Kwarganegaraan smster 2.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: